Hiswana Migas Sulawesi Utara Dorong Polda Sulut Tindak Mafia BBM, Pastikan Suplai ke SPBU Aman

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Ketua Hiswana Migas Sulawesi Utara, Sonny Ingkiriwang, menanggapi soal hasil rapatnya bersama Kapolda Sulut, Irjen Pol Setyo Budianto, terkait pengawasan dan pendistribusian BBM bersubsidi. 

Sonny mengatakan dalam rapat ini mereka sama-sama memetakan masalah hingga mencari solusi soal antrean dan kemacetan yang ada. 

"Prinsipnya kami dari Hiswana Migas siap melayani masyarakat semaksimal mungkin, sesuai aturan yang ada dan SOP yang berlaku. Mengenai kendala kami akan kordinisasikan," jelasnya, Selasa (1/11/2022)

Terkait masalah stok BBM, Sonny menyebut jika semua telah disuplai dari kuota yang ada dan telah disalurkan sesuai SOP. 

"Itu semua telah tersalur ke SPBU sesuai dengan kuota yang ada," ujarnya. 

Hiswana Migas mengaku tak habis-habisnya mengingatkan operator dan pengawas SPBU supaya menyalurkan BBM sesuai SOP yang berlaku. 

Namun dia mengakui beberapa oknum masih menggunakan celah yang ada. 

"Itu sudah kami tindak dan diadakan skorsing sampai yang paling berat pemberhentian, dan kita juga bekerja sama dengan aparat dan mohon dukungan dari masyarakat untuk sama-sama mengawasi," jelasnya. 

Sonny mengatakan, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Pertamina dan aparat penegak hukum.

Apabila terbukti ada penyimpangan di lapangan, pihaknya meminta untuk segera ditindak. 

Baca juga: 5 Zodiak Ini Ternyata Suka Ikut Campur Urusan Orang Lain, Apakah Zodiak Kamu Termasuk?

Baca juga: Wakili Wali Kota Kotamobagu, Sekda Pimpin Rapat Evaluasi RPJMD Tahun 2018-2023

"Mau dia oknum operator, oknum pengawas atau jika terbukti pengusaha terlibat langsung harus diminta ditindak Pertamina," jelasnya. 

Dia mengaku mendukung anggota Polri untuk menindak dugaan mafia BBM di lapangan.

Soal Mafia BBM, Kapolda Sulawesi Utara: Saya Tidak Lagi Lakukan Pencegahan Tapi Penindakan

Kapolda Sulawesi Utara, Irjen Pol Setyo Budianto, angkat bicara soal dugaan mafia bahan bakar minyak yang terjadi di Sulut.

Dia pun berjanji akan menindak tegas jika terjadi penyalahgunaan serta melakukan penyimpangan BBM.

"Saya tidak lagi melakukan cara pencegahan, karena itu sudah kami lakukan," jelasnya.

Dia pun menegaskan jika Kapolri sudah memberikan perintah tegas terhadap penyakit masyarakat dan BBM.

"Direktif saya adalah penindakan yang paling efektif adalah pencegahan, tapi untuk permasalahan ini saya balik pencegahan paling efektif adalah penindakan," jelasnya.

Diketahui Polda Sulut melaksanakan rapat koordinasi lintas sektoral pengawasan dan pendistribusian BBM bersubsidi di wilayah hukum Polda Sulut, Selasa (1/11/2022).

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolda Sulut, Irjen Pol Setyo Budianto dan diikuti para Pejabat Utama, Dinas ESDM Provinsi, pihak Pertamina, Hiswana Migas, organda, dan seluruh jajaran Polres yang diikuti lewat video confenrence.

Baca juga: Baru Dibuka di Kepulauan Sangihe Sulawesi Utara, MR DIY Diserbu Pengunjung

Baca juga: RSUD Amurang Minsel Sulawesi Utara Tangani Ibu Bersalin 24 Jam Tanpa Harus Dirujuk

Saat diwawancarai Setyo mengatakan tujuan dari kegiatan ini untuk membahas masalah distribusi, tata niaga, dan BBM di Sulut.

"Kenapa ini saya lakukan, karena saya berinisiatif dan saya sudah menugaskan Dirkrimusus bekerja sama dengan Dirintelkam, Karo Ops, Dirkrimum dan Dirlantas untuk sama-sama membahas masalah ini," jelasnya.

Menurutnya, dari hasil pantauan, masih terdapat antrean panjang di SPBU.

Dia pun mengindikasikan bahwa ada penyebabnya sehingga masyarakat harus mengantre untuk mendapatkan BBM.

"Saya melihat ini menyebabkan kemacetan yang cukup menggangu, dimana seharusnya masalah keamanan, ketertiban lalu lintas menjadi tanggung jawab kita semua. Tapi faktanya, karena ada antrean, dampak dari kemacetan sangat cukup mengganggu," jelasnya.

Irjen Setyo mengaku sudah mendapatkan informasi yang didapatkan tentang permasalahan ini.

Oleh karenanya dia berharap masalah ini bisa menjadi perhatian semua jajaran.

"Beberapa instruksi dan perintah sudah saya sampaikan kepada anggota, Kapolres dan Direktur untuk kemudian ditindaklanjuti.

"Saya meminta satu bulan untuk melakukan evaluasi kembali, apakah itu masih ada permasalahan di lapangan atau kemudian sudah lancar, kenyamanan masyarakat jadi prioritas," jelasnya.(*)