Bursa Capres
Puan Maharani Lolos dari Sanksi DPP PDIP, Watubun: Puan Tidak Terlibat Dewan Kolonel
Tensi di internal PDI Perjuangan yang memanas menjelang Pemilu 2024, membuat Bidang Kehormatan bertindak tegas terhadap kader moncong putih
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Tensi di internal PDI Perjuangan yang memanas menjelang Pemilu 2024, membuat Bidang Kehormatan bertindak tegas terhadap kader moncong putih yang mulai kebablasan dalam melakukan pencitraan.
Terutama yang telah melakukan kegiatan terkait pencapresan maupun dukung mendukung bakal Calon Presiden yang melanggar kesepakatan dan ketentuan di internal PDI Perjuangan langsung diberikan sanksi.
Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P, Komarudin Watubun menyinggung kader PDI-P yang membentuk Dewan Kolonel sebagai pihak pencari muka di partai.
"Ini kadang-kadang teman-teman ini kreatif, kelewat kreatif untuk cari muka kadang juga," kata Komarudin di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (26/10/2022).
Legislator Komisi II DPR RI itu melanjutkan, DPP PDIP tidak ikut campur tangan terhadap pembentukan Dewan Kolonel.
"Mereka berinisiatif untuk melakukan itu. Itu yang harus ditertibkan," tuturnya.
Lebih lanjut, pembentukan Dewan Kolonel menurutnya justru menjerumuskan tokoh yang didukung.
"Kita bukan menolak pemimpin, tapi kita menjerumuskan pemimpin," imbuhnya.
Baca juga: Mengulas Regsosek 2022 dalam Wawancara Eksklusif Kepala BPS Sulawesi Utara Asim Saputra
Baca juga: 2 Bulan Jelang Hari Raya Natal 2022, Pemda Bolaang Mongondow Utara Sosialisasi Vaksinasi PMK
Untuk itulah, Komarudin memastikan bahwa sejumlah Dewan Kolonel lainnya akan dipanggil pada gelombang kedua.
Hal itu sama seperti yang diterapkan pada empat kader PDI-P yaitu Trimedya Panjaitan, Johan Budi, Masinton Pasaribu dan Hendrawan Supratikno.
"Itu ada nama teman-teman di SK, tapi mereka sudah kontak satu persatu. Tapi, tidak mengerti, makanya kita akan persiapkan untuk panggil gelombang kedua berikutnya untuk klarifikasi," kata Komarudin.
Kendati demikian, Komar memastikan pihaknya tak akan memanggil Puan Maharani terkait keberadaan Dewan Kolonel.
"Mbak Puan sendiri tidak terlibat dalam proses itu mereka berinisiatif untuk melakukan itu, itu yang harus ditertibkan," katanya.
Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun, mengatakan bahwa selain memberikan sanksi teguran lisan kepada Ganjar Pranowo, hal yang sama juga dilayangkan kepada para pencetus Dewan Kolonel.
"Kita jatuhkan sanksi kepada teman-teman yang menamakan diri sebagai Dewan Kolone," kata Komarudin di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Senin (24/10/2022).
