Sulawesi Utara

16 Anggota DPRD Partai Berkarya dan PKPI Sulawesi Utara di Ujung Tanduk, Parpol Gagal ke Pemilu 2024

Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Partai Berkarya tidak lolos sebagai Peserta Pemilu 2024.

Penulis: Ryo_Noor | Editor: Chintya Rantung
IST
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Partai Berkarya tidak lolos sebagai Peserta Pemilu 2024. 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Partai Berkarya tidak lolos sebagai Peserta Pemilu 2024.

Kondisi ini pun ikut mengancam para  Anggota DPRD yang berasal dari PKPI dan Partai Berkarya.

Data tribunmanado.co.id, ada 16 Anggota DPRD dari PKPI dan Partai Berkarya

Terdiri dari 10 Anggota DPRD dari PKPI, dan 6 Anggota DPRD dari Partai Berkarya

Mereka tersebar di 5 DPRD kabupaten/kota di Sulawesi Utara yakni Bitung, Minahasa Utara, Talaud, Sangihe, dan Minahasa Tenggara

Di Kota Bitung, PKPI merupakan satu di antara kekuatan besar politik. Mereka menempatkan 5 kadernya sebagai Anggota DPRD.

Sementara Partai Berkarya besar di daerah kepulauan. Parpol besutan Tommy Soeharto itu menempatkan 3 Anggota DPRD di Kabupaten Sangihe, dan 3 Anggota DPRD di Kabulaten Talaud. Di Talaud, bahkan  Partai Berkarya menempatkan kadernya sebagai Wakil Ketua DPRD.

16 Anggota DPRD ini ada di posisi dilematis, Parpol mereka tak lolos Pemilu 2024, maka  kehilangan kendaraan untuk kembali menjadi Anggota DPRD Periode berikut.

Bisa saja mereka ramai-ramai hengkang ke Parpol lain yang sudah lolos sebagai peserta Pemilu, namun konsekuensinya 16 wakil rakyat  harus mundur sebagai Anggota DPRD, karena pindah parpol.

Pakar Kepemiluan Universitas Sam Ratulangi, DR Ferry Daud Liando menyampaikan, Para Anggota DPRD yang parpolnya tak lolos Pemilu, bisa saja pindah ke Parpol lain   jika mau ingin jadi Caleg Pemilu 2024. Namun pada saat pindah  jadi anggota parpol lain, maka secara otomatis status sebagai Anggota DPRD Periode 2019-2024 harus diberhentikan.

" Karena syarat untuk menjadi anggota DPRD adalah anggota Parpol dengan bukti KTA (Kartu Tanda Anggota). Jadi jika pindah Parpol maka anggota DPRD yang bersangkutan bukan lagi anggota parpol ya g mengusungnya pada  Pemilu 2019, sehingga otomatis Keanggotaannya sebagai Anggota DPRD harus mundur," kata dia kepada tribunmanado.co.id, Jumat (21/10/2022)

Ferry Daud Liando mengurai, aturan itu ada di Pasal 139 ayat (2) huruf i dan Pasal 193 ayat  (2) huruf i UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 99 ayat (3) huruf i PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tatib DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota.

"2 aturan ini menegaskan bahwa anggota DPRD diberhentikan antar waktu jika menjadi anggota partai politik lain," kata dia.

Adapun  PKPI dinyatakan KPU RI tidak lolos verifikasi administrasi.

Halaman
123
Sumber: Tribun Manado
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved