Berita Nasional
Polri Kembali Lakukan Bersih-bersih, dari Sambo Kini Teddy Minahasa, Siapakah Selanjutnya?
Setelah membersihkan para pelaku dugaan pembunuhan berencana Brigadir J, kini Polri menindak Kapolda Jawa Timur yang baru empat hari menjabat
Informasi penangkapan Teddy menjadi sorotan karena pada hari yang sama Presiden Joko Widodo mengundang ratusan pejabat Polri, Kapolda, hingga Kapolres ke Istana.

Pada kesempatan itu, Jokowi berpesan agar pejabat polisi berhati-hati dan mesti memiliki sense of crisis. Terutama terkait gaya hidup dan hal-hal yang menimbulkan gejolak akibat kecemburuan ekonomi.
Sementara itu, Teddy disebut-sebut menjadi polisi paling kaya berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hartanya mencapai Rp 29,9 miliar.
Ia memiliki kendaraan bermotor mewah hingga 53 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di berbagai wilayah.
Memunculkan Dugaan Perang Antarfaksi
Meski sebagian pihak menyebut penangkapan Irjen Teddy Minahasa sebagai bentuk ketegasan Polri, Peneliti dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) bidang kepolisian Bambang Rukminto menilai peristiwa tersebut tidak cukup mengembalikan kepercayaan publik.
Menurut Bambang, penangkapan Teddy justru memunculkan dugaan terkait adanya perang antarfaksi di internal Polri.
Menurutnya, sudah menjadi rahasia umum merit system di Polri dipengaruhi tindak nepotisme, koneksi hingga gratifikasi. Hal ini berdampak pada kemunculan faksi, geng, maupun gerbong-gerbong di dalam Polri.
“Akibatnya muncullah Irjen Teddy Minahasa, menyusul Ferdy Sambo dan lain-lain,” kata Bambang saat dihubungi, Minggu (16/10/2022).
Bambang juga menyoroti bagaimana Teddy mendapatkan promosi sebagai Kapolda Jawa Timur menggantikan Irjen Nico Afinta. Hanya berselang empat hari, jenderal bintang dua itu kemudian dicokok karena kasus sabu.
Menurut Bambang, hal ini menunjukkan proses di Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) Polri tidak beres.
Artinya ada problem dalam proses Wanjakti dewan jabatan dan kepangkatan tinggi,” kata Bambang.
Ia menduga dua divisi di Polri, Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) dan Divisi Propam tidak memberi masukan ke Kapolri terkait promosi Teddy.
Selain itu, terdapat dugaan bahwa bagian Sumber Daya Manusia (SDM) Polri tidak mengantongi rekam jejak anggotanya.
Dugaan lainnya, kata Bambang, divisi-divisi tersebut sudah memberi masukan ke Kapolri. Namun, pertimbangan ini tidak didengarkan karena adanya intervensi dari pihak eksternal.