Kasus Lukas Enembe
DPRP dan Koalisi Rakyat Papua Mengadu ke Komnas HAM, Ungkap Kesehatan Lukas Enembe
Keberadaan politisi Partai Demokrat, Lukas Enembe yang terjerat kasus dugaan korupsi dan sedang berporses di Komisi Pemberantasan Korupsi
"Kami mengajak semua pihak termasuk Pak Lukas dan keluarganya juga untuk menghormati proses hukum itu," ujar Taufan.
Hal yang sama juga sudah disampaikan kepada Menko Polhukam, Mahfud MD.
Mahfud MD, kata Taufan, menyebut KPK akan mempertimbangkan pemeriksaan terhadap Lukas Enembe melihat dari kondisinya saat ini.
Menurut Taufan, KPK sendiri telah menawarkan pada pihak Lukas Enembe untuk memfasilitasi penyembuhan Gubernur Papua ini.
Namun KPK, ujar Taufan, tampaknya belum mendapat respons sepenuhnya dari pihak Lukas Enembe.
"Jadi Pak Mahfud mengatakan, 'ya tentu pemerintah KPK akan mempertimbangkan itu'. Tawaran dari KPK sebenarnya sudah ada, bagaimana formulasi penyelesaian kondisi kesehatan."
"Tapi, kelihatannya belum mendapatkan respons yang 100 persen diterima."
"Sehingga kami berharap, dalam hal ini memang KPK dan juga para pihak yang lain, untuk meneruskan komunikasi mereka."
"Sehingga ada solusi mengenai kesehatan, tanpa mengurangi atau menghambat proses hukum yang sedang berjalan," kata Taufan.
Dijelaskan Taufan, Lukas Enembe siap berkomitmen dalam proses hukum.
Namun, Lukas Enembe juga meminta perhatian mengenai kondisi kesehatannya.
Taufan pun mengatakan pihaknya telah menyanggupi untuk menyampaikan aspirasi Lukas Enembe.
Tetapi, Taufan sekali lagi menegaskan, bahwa Komnas HAM tak akan ikut campur urusan proses hukum.
"Sekali lagi tugas Komnas HAM memang hanya menyampaikan aspirasi itu (Lukas Enembe), terkait dengan proses hukumnya, kami sama sekali tidak akan mencampuri, karena itu sepenuhnya menjadi wewenang KPK."
Baca juga: Lesti Kejora Datangi Kantor Polisi, Buat Laporan Dugaan KDRT, Humas Polres Metro Jaksel Benarkan
"Yang bisa mungkin kami bantu adalah mencari jalan keluar soal masalah kesehatan," tegasnya.