Pemprov Sulawesi Utara Belum Minat Pengadaan Mobil Listrik, Kendaraan Lama Masih Bagus

TRIBUNMANADO.CO.ID - Pemprov Sulawesi Utara masih akan melihat peluang melaksanakan instruksi presiden Soal pengadaan mobil listrik sebagai kendaraan dinas.

Hal itu kaitan dengan Inpres Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Listrik (Battery Electic Vehicle) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kenadaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Kepala Biro Umum Pemprov Sulut, Rainer Dondokambey mengaku sudah mengetahui Inpres nomor 7 itu. Namun dalam waktu dekat ini, Pemprov Sulut khususnya di bironya belum ada rencana membeli mobil listrik.

Biro Umum kata Rainer yang bertanggung jawab dalam pengadaan kendaraan dinas untuk Gubernur, Wagub dan Sekprov. Namun soal pengadaan kendaraan dinas bukan hanya Biro Umum saja, karena perangkat daerah yang lain pun bisa melaksanakan sesuai kebutuhan.

"Namun namanya Inpres tentu kita akan tindaklanjuti, cuma kalau sekarang belum ada rencana untuk pengadaan mobil dinas, tidak ditata di keuangan," ujarnya kepada tribunmanado.co.id, Senin (26/9/2022)

Saat ini situasi sedang diterapkan kebijakan pengencangan ikat pinggang alias berhemat.

"Kalau sekarang kendaraan dinas yang ada masih baik kondisinya, tentu kita melihat kebutuhan," ujar dia.

Di samping itu, Ia juga mempertimbangkan sejumlah faktor dalam pengadaan mobil listrik

Pertama soal infrastruktur penunjang penggunaan mobil listtik

"Kita lihat juga tempat pengisian listriknya, sepertinya belum banyak di Sulut, setahu saya baru yang di (Kawasan) Mega Mas," kata dia.

Kedua, pertimbangan soal teknis.

Ia belum punya refrensi utuh soal teknis kendaraan listrik bisa melibas kountur berbukit seperti di wilayah Sulut.

" Sulawesi Utara yang banyak bukit, apa memungkinkan kemudian menggunakan mobil listrik," ujarnya.

Memungkinkan jika penggunaannya di dalam kota

"Kalau dalam Kota mungkin bisa, tapi kalau sudah luar Kota mungkin agak kesulitan," ujar dia.