Sangihe Sulawesi Utara

1.602 Liter Minyak Tanah Sitaan di Kepulauan Sangihe Sulawesi Utara Bakal Disalurkan ke Masyarakat

Sebanyak 1.602 liter minyak tanah di Kepulauan Sangihe disita. Minyak tanah tersebut rencananya akan dibagikan ke masyarakat.

Penulis: Nelty Manamuri | Editor: Isvara Savitri
Tribunmanado.co.id/HO
Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Sangihe, Elvis H Lumi. 

TRIBUNMANADO.CO.ID, SANGIHE – Kurang lebih 1.602 liter minyak tanah tanpa pemilik diserahkan KUPP Kelas ll Tahuna kepada Pemerintah Daerah Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara.

Bahan bakar minyak (BBM) tersebut nantinya akan diproses sesuai hukum yang berlaku.

Artinya, minyak tanah tersebut akan menjadi barang rampasan negara.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Sangihe, Elvis H Lumi.

"Sudah dilakukan pertemuan pada 13 Septmber 2022 lalu dengan instansi terkait yakni Kepolisian, Intelkam, Kejaksaan, Inspektorat, Kesbangpol dan KUPP," ucap Elvis ketika dikonfirmasi, Rabu (21/9/2022).

Elvis juga mengatakan bahwa minyak tanah tersebut tak bertuan, alias tak ada yang memiliki.

Baca juga: Ingat Devi? Dulu Mundur Dari Dunia Artis Lantaran Nikahi Bule Amerika, Kabarnya Kini Kampung Suami

Baca juga: BPS Bitung Sulawesi Utara Gelar Regsosek, Hengky Honandar: Mari Kita Bersinergi

Namun, status hukum barang tersebut perlu ditetapkan.

"Jadi rekomendasi dari rapat tersebut minyak tanah diserahkan lagi ke pihak kepolisian untuk diproses. Penyidik mengajukan ke pengadilan untuk penetapan status BBM tak bertuan tersebut, jadi istilahnya barang rampasan negara. Setelah ada status itu dari pihak kepolisian dan pengadilan itu akan diserahkan lagi ke pemda untuk direncanakan kembali disalurkan pada masyarakat, dan hasilnya disetor ke daerah menjadi PAD," jelas Lumi.

Namun, jika sesuai prosedur, seharusnya barang temuan seperti minyak tanah itu harus dimusnahkan.

Kepala Bagian Ekonomi Setda Sangihe Elvis H Lumi,
Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Sangihe, Elvis H Lumi.

"Memang sebenarnya jika mengikuti prosedurnya ketika mendapat barang seperti ini harus dimusnakan. Saya selaku kabag ekonomi menilai barang ini memiliki nilai ekonomi. Kedua barang ini subsidi dan masyarakat butuh ini," kunci dia.(*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved