Kata Pengamat 'Jokowi Tak Elok Turun Kelas Jadi Cawapres di Pilpres 2024', Mengapa?

Pasal 7 UUD hanya menyebutkan, presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

Namun, kata Feri, konstitusi mengamanatkan bahwa jika presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, maka harus digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 8.

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh meyakini Presiden Jokowi tak mau jadi calon wakil presiden (cawapres) Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagaimana wacana beredar.

"Enggak ada itu mau tiga periode lah apalagi mau jadi wakil sudah dua kali pemilu, enggak ada," kata Paloh saat sesi wawancara khusus dengan Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network Domu D Ambarita di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (14/9/2022).

Paloh mengaku memiliki kedekatan secara personal dengan mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

"Saya mengenal pribadi seorang Jokowi. Saya orangnya amat sangat mempunyai confidence dan percaya akan keteguhan dan semangat kenegarawanannya," ujarnya.

Ia menganggap Jokowi merupakan sosok pemimpin yang bekerja keras dan memiliki karakter sederhana dan menyayangi Bangsa Indonesia.

"Dia (Jokowi) seorang pemimpin yang bekerja keras dengan karakter pribadi yang terukur, jujur, sederhana, dan amat sangat menyayangi bangsa ini," ungkapnya.

Paloh menegaskan Jokowi akan kehilangan namannya ketika kembali maju dalam Pilpres 2024.

"Kita akan kehilangan Jokowi seperti apa yang kita kenal kalau itu terjadi," imbuh Paloh.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan terbuka kemungkinan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto maju sebagai calon presiden didampingi Jokowi maju di Piplres 2024.

Apalagi PDI-P sempat menyebutkan bahwa Jokowi bisa menjadi wakil presiden asalkan maju sebagai cawapres di Pemilu 2024.

"Ya kalau kemungkinan, ya ada saja," ujar Habiburokhman.

Meski demikian, Habiburokhman menegaskan sosok cawapres yang akan diusung Gerindra merupakan kewenangan Prabowo selaku ketua umum partai.

"Kewenangannya ada di Pak Prabowo kalau Partai Gerindra," ujarnya.