Manado Sulawesi Utara

Pengamat Hukum Sulawesi Utara Reza Sofian: Ada Celah yang Dimanfaatkan dari UU TPKS

Pengamat Hukum asal Sulawesi Utara Advokat Reza Sofian: Ada Celah yang Dimanfaatkan dari UU TPKS.

Penulis: Rhendi Umar | Editor: Rizali Posumah
Rhendi Umar/Tribun Manado
Reza Sofian SH - Pengamat Hukum Sulawesi Utara Reza Sofian: Ada Celah yang Dimanfaatkan dari UU TPKS. 

Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID - Angka kasus pencabulan di Sulawesi Utara (Sulut) mengalami peningkatan pada tahun 2022.

Tercatat ada 230 kasus yang dilaporkan warga di jajaran Polda Sulawesi Utara.

Terkait hal tersebut, Pengamat Hukum Reza Sofian buka suara.

Menurutnya, meningkatnya kasus cabul ini karena faktor pendidikan orang tua di rumah, serta pengaruh media sosial.

Sofian pun melihat celah dari Undang-undang No 12 tahun 2022 tentang pidana kekerasan seksual (TPKS).

Dia melihat Undang-undang tersebut sangat mudah dimanfaatkan oleh beberapa orang, yang tidak senang dengan keberadan seseorang hingga akhirnya membuat laporan polisi.

"Beberapa kasus pernah saya tangani, itu perbuatan cabul yang dilaporkan, ternyata tidak dilakukan, namun karena UU tersebut mengatur di mana dengan hanya menyentuh saja sudah dipidana, maka ini masalahnya dan ini saya lihat perlu direvisi," jelasnya.

Lebih lanjut dijelaskannya, pendidikan moral siswa di sekolah perlu ditingkatkan oleh para guru sejak saat ini.

"Pada tahun sembilan puluan, kasus cabul kurang, karena pendidikan di sekolah sangat kuat," jelasnya

Namun di satu sisi dia melihat ada dilema yang dialami para guru apalagi dengan ada UU Perlindungan Anak.

"Kadang-kadang saya juga melihat, guru-guru kesulitan mendidik anak karena adanya undang-undang itu," jelasnya.

Dia pun berharap para penegak hukum harus jeli menilai laporan dari masyakarat, serta harus melakukan sosialiasasi di sekolah, supaya tidak terjadi pelanggaran hukum.

"Karena, anak-anak sekarang sudah terbiasa dengan media sosial, yang akhirnya mempermudah akses untuk membuka situs terlarang,"jelasnya

Diketahui Undang-Undang (UU) tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) resmi diundangkan dalam lembaran negara.

Presiden Joko Widodo menandatangani UU Nomor 12 Tahun 2022 itu pada 9 Mei 2022. Beleid tersebut mulai berlaku pada saat diundangkan.

Sebelumnya, rancangan undang-undang (RUU) TPKS disahkan menjadi UU melalui rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Selasa (12/4/2022).

Pengundangan UU TPKS merupakan perjalanan panjang sejak 2012, ketika Komnas Perempuan pertama kali menggagas aturan tersebut. Resminya UU ini dinantikan publik selama 10 tahun.

Merujuk dokumen UU yang diunggah di lama resmi Sekretariat Negara, terdapat 93 pasal dalam UU TPKS.

UU itu memuat poin penting terkait tindak kekerasan seksual, mulai dari jenis tindak pidana, hukuman bagi pelaku, hingga perlindungan bagi korban.

Pemprov Sulawesi Utara Siapkan Pendampingan Gratis untuk Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Jalang Kenaikan BBM di Kota Manado Sulawesi Utara, Kopra dan Cengkih Turun Harga, Pala Naik

Ramalan Zodiak Besok Rabu 14 September 2022, Aries Dapat Rezeki, Gemini Lengah

Sumber: Tribun Manado
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved