Sitaro Sulawesi Utara

DPRD Kepulauan Sitaro Minta Penyaluran Belanja Wajib Penanggulangan Dampak Inflasi Tepat Sasaran

Pemkab Kepulauan Sitaro telah mengalokasikan anggaran Rp 1,8 miliar untuk belanja wajib dalam rangka penanggulangan inflasi tahun 2022.

Penulis: Octavian Hermanses | Editor: Isvara Savitri
Tribunmanado.co.id/Istimewa
Ketua DPRD Sitaro, Djon Janis. 

TRIBUNMANADO.CO.ID, SITARO - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dipastikan bakal menimbulkan beragam dampak termasuk terjadinya inflasi.

Mengantisipasi hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanggulangan Inflasi Tahun 2022.

PMK tersebut menyatakan, setiap pemerintah daerah wajib mengalokasikan dua persen anggaran dari dana bagi hasil atau DBH dan dana transfer umum (DTU).

Menindaklanjuti regulasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,8 miliar pada Perubahan APBD tahun 2022 ini.

Pemerintah daerah akan menyalurkan anggaran tersebut kepada para pelaku usaha UKM, IKM, pertukangan, petani, maupun nelayan melalui empat organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkup Pemkab Sitaro.

Dinas yang akan menangani dana tersebut adalah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pangan dan Pertanian, serta Dinas Kelautan Kabupaten Sitaro.

Baca juga: Promo September Ceria, Beli Motor Honda Dapat Cashback hingga Rp 1,1 Juta

Baca juga: Sosok Rosihan Dosen Ilmu Komputer UNS: Bjorka Membuktikan Lemahnya Keamanan Sistem Digital Indonesia

Terkait hal itu, DPRD Kabupaten Sitaro minta agar dalam proses penyaluran belanja wajib penanggulangan dampak inflasi dilakukan tepat sasaran.

"Dimintakan kepada pemerintah daerah, khususnya empat OPD teknis ini agar melakukan penyaluran bantuan (belanja wajib, -red) tepat guna dan tepat sasaran," kata Ketua DPRD Sitaro, Djon Janis, Senin (12/9/2022).

"Sesuai penyampaian bupati, DPRD juga bakal ikut mengawasi proses penyaluran bantuan ini agar benar-benar dinikmati oleh kalangan yang terdampak," sambung Bendahara DPC PDI Perjuangan Sitaro itu.

Foto: Ketua DPRD Sitaro, Djon Janis. (Ist)
Ketua DPRD Sitaro, Djon Janis.

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Fraksi Partai Golkar Sitaro, Heddy Janis, dalam pendapat akhir fraksinya saat rapat paripurna DPRD Sitaro dalam agenda penandatanganan berita acara persetujuan bersama Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Sitaro tahun anggaran 2022 akhir pekan lalu.

Pada kesempatan itu, Janis menyebut ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanggulangan Inflasi Tahun 2022, jelas disebutkan tentang peruntukan belanja wajib tersebut.

Baca juga: Turnamen Mancing Internasional di Sulawesi Utara, Siap Pecahkan 2 Rekor MURI

Baca juga: Akhirnya Terungkap Bharada E Blak-blakan Bongkar Kekejaman Ferdy Sambo, Lakukan Ini ke Brigadir J

"Penyaluran bantuan bagi masyarkat akibat dampak dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak harus benar-benar kena dan tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar perlu dibantu dan ditopang oleh pemerintah," tegas Janis.(*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved