Gelar Aksi Demo di Depan Gedung DPRD Minahasa Sulawesi Utara, Ini Sejumlah Tuntutan Mahasiswa Unima

TRIBUNMANADO.CO.ID, MINAHASA - Puluhan mahasiswa Universitas Negeri Manado (Unima) Tondano, menggelar aksi demonstrasi di gedung DPRD Kabupaten Minahasa, Rabu (9/7/2022).

Demo ini terkait dengan penolakan terhadap kenaikan harga BBM.

Dari pantauan Tribunmanado.co.id puluhan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi intra kampus menyambangi kantor DPRD Minahasa pada Rabu (7/9/2022) siang sekitar pukul 12.00 Wita. 

Mereka menamakan aksinya Gerakan Rakyat Tolak Kenaikan Bahan Bakar Minyak (GERTAK).

Aksi mereka pun diamankan puluhan personel gabungan aparat kepolisian dan satuan polisi pamong praja (Satpol PP).

Kendati diguyur hujan,puluhan mahasiswa ini berjalan kaki dari Kampus Unima menuju kantor DPRD Minahasa.

Sesampai di gedung DPRD Minahasa, mereka disambut Asisten Perekonomian dan Pembangunan Minahasa, Wenny Talumewo; Wakil Ketua DPRD Minahasa, Denny Kalangi; Anggota DPRD, Rio Palilingan; dan Kapolres Minahasa, AKBP Tommy Bambang Souissa.

Mereka pun mulai berorasi menyampaikan aspirasi yang ditujukan kepada anggota DPRD dan pemerintah Kabupaten Minahasa.

Dalam aksi tersebut, Koordinator Lapangan GERTAK, Kharisma Kontu, menyuarakan sejumlah hal terkait penolakan terhadap kenaikan BBM.

Menurut kajian yang mereka lakukan, naiknya harga BBM akan berdampak pada melonjaknya harga bahan pokok.

Baca juga: Fenomena Politik Praktis, Perilaku Koruptif dan Dekadensi Moral di Perguruan Tinggi

Baca juga: Tayang Hari Ini di Bioskop, Berikut Sinopsis Film Mendarat Darurat Reza Rahadian dan Luna Maya

"Di saat BBM telah naik pastinya harga bahan pokok juga akan mengikutinya, kita tau bersama bahwa pendistribusiannya pasti memerlukan transportasi dan kita bisa menyimpulkan bahwa kenaikkan harga bahan pokok akan cenderung naik," ujar Kontu dalam orasinya. 

Mereka juga mengatakan agar ketersediaan BBM di Indonesia meningkat pasokannya, solusinya adalah pemerintah harus meningkatkan atau menambah kilang-kilang minyak di Indonesia agar Indonesia lebih mandiri dan tidak terlalu bergantung pada negara lain.

"Alasan pemerintah menarik subsidi BBM adalah untuk mengalihkan Subsidi BBM ke bansos dan juga beserta alasan lain di mana minyak dunia terjadi pemerosotan sehingga pemerintah melakukan kebijakan tersebut," ungkap Kontu.

Hal itu, kata mereka, harus dikritisi kembali.

Sekitar dua tahun terakhir Indonesia, bahkan seluruh negara merasakan pelemahan perputaran ekonomi yang berdampak pada pendapatan baik negara dan masyarakat dimasa hadirnya virus Covid-19. 

"Apalagi, disusul adanya ketegangan politik antara konflik Rusia dan Ukraina menyebabkan kegiatan ekspor indonesia terhadap Rusia diembargo dan hal ini membuat kegiatan ekspor dengan Rusia tidak berjalan dengan baik tentunya mempengaruhi ekonomi negara juga dan tentunya masyarakat yang paling merasakan dampaknya," papar Kontu.

Mereka mengungkapkan, kebijakan naiknya harga BBM merupakan hal yang tidak baik karena tingkat pendapatan masyarakat terlebih khusus kelas menengah ke bawah justru lebih terdampak.

"Ini tentu tidak sesuai dengan pendapatan masyarakat yang rendah di sesuaikan dengan kenaikkan BBM ini dan kajian membuktikan bahwa pemerintah tidak pro dengan masyarakat," beber Kontu mewakili aspirasi Mahasiswa.

Berikut tuntutan mahasiswa secara nasional dan daerah dalam aksi demo tersebut:

Nasional

Baca juga: Ini Pesan Rektor Ellen Kumaat Pada Puncak Dies Natalis ke-61 Unsrat Manado Sulawesi Utara

Baca juga: Gempa Guncang Sukabumi Kamis 8 September 2022, Baru Saja Guncang di Laut, Ini Info BMGK Magnitudonya

1. Memberantas mafia BBM.

2. Menuntut pemerintah untuk tidak menarik subsidi BBM.

3. Mendesak pemerintah agar mengembalikan subsidi BBM dan wajib mengontrol ketetapan harga bahan pokok dengan adil.

4. Mendesak pemerintah untuk menambah kilang minyak di negara.

5. Mendesak DPRD RI agar mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat dan Perlindungan Data Pribadi disahkan menjadi UU.

6. Mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) agar menetapkan kasus pembunuhan Munir sebagai pelanggaran HAM berat.

Lokal

1. Menolak aktivitas tambang PT. TMS di Sangihe.

2. Mendesak Gubernur Sulut mencabut SK Hibah No. 368/2021 terkait Hibah Tanah Kalasey Minahasa kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenkraf).

3. Menolak klaim sepihak TNI AD terhadap Perkebunan Kelelondey Langowan.

Baca juga: Akhirnya Terungkap Pengakuan Mengejutkan Bripka Ricky, Singgung Bu Putri Nangis & Panggil Brigadir J

Baca juga: Sosok Judistira Eka Permadi, Pilot Pesawat TNI AL yang Jatuh di Selat Madura, Istrinya Hamil 9 Bulan

4. Mendesak disahkannya Perda Legalitas Cap Tikus.

5. Menolak pembangunan jalan tol di mata Aer Ujang Bitung.(*)