Formula E

Ingat Formula E, KPK Kini Panggil Anies Baswedan, Begini Respon Gubernur DKI Jakarta

soal Kasus Formula E, Kini pihak KPK panggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

Editor: Glendi Manengal
KONTAN
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Masih ingat dengan kasus Formula E.

Kini kembali disoroti pihak KPK hingga memanggila Gubernur DKI Jakarta.

Anies Baswedan pun bakal hadiri panggilan KPK.

Baca juga: Pasca Kenaikan BBM, Begini Tarif Angkutan Umum di Terminal Tondano Minahasa Sulawesi Utara

Baca juga: Penjelasan Kepsek Terkait Spanduk Larangan Aktivitas di SMP 2 Bolangitang Barat Sulawesi Utara

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencoba mobil balap Formula E di Jakarta International Circuit (JIEC) Ancol, Jakarta Utara, Rabu (1/6/22).
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencoba mobil balap Formula E di Jakarta International Circuit (JIEC) Ancol, Jakarta Utara, Rabu (1/6/22). (Istimewa)

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dipanggil KPK soal kasus formula E.

Kabar pemanggilan ini dibenarkan langsung oleh Anies saat memberikan keterangan pers pada acara Seremonial Pemotongan Mandiri Kabel Udara di Pasar Mampang, Jakarta, Senin (5/9/2022).

Anies mengatakan akan datang ke KPK untuk memenuhi panggilan tersebut pada Rabu 7 September, pagi.

"Iya betul, saya menerima surat pemanggilan untuk dimintai keterangan oleh KPK, Rabu tanggal 7 September pagi. Insya Allah saya akan datang dan membuat semuanya menjadi jelas," kata Anies.

Anies mengatakan ia akan dimintai keterangan soal Formula E.

Adapun keterangan lebih lanjut akan ia sampaikan sesudah pemanggilan dirinya di KPK.

"Saya jelaskan setelah selesai (pemanggilan). Cuma ditanya iya atau tidak," ujarnya.

KPK Dalami Kontrak Proyek

Beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan bakal mendalami kontrak proyek Formula E yang diselenggarakan selama tiga tahun yakni dalam kurun waktu 2022-2024.

Sebab, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal selesai masa jabatannya pada tahun 2022.

"Ada ketentuan bahwa seorang pejabat itu tidak boleh mengikat suatu kontrak yang menggunakan anggaran dan melewati masa jabatannya. Ada ketentuan seperti itu, itu akan kami dalami dengan meminta keterangan ahli," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (26/4/2022) lalu seperti dikutip dari Kompas.com.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved