Isu Caleg Koruptor

Ada Mantan Koruptor Jadi Caleg, ICW: Apakah Sudah Sulit Mencari Orang yang Bersih Rekam Jejaknya?

Soal Caleg Pemilu 2024 mendatang, ada partai politik yang calonkan seorang mantan koruptor

Editor: Glendi Manengal
Tribun Bali/dwi suputra
ilustrasi - Koruptor 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Terkait Caleg pada pemilu 2024 nanti.

Kabarnya ada seorang mantan koruptor dicalonkan partai politik sebagai caleg.

Hal tersebut mendapat sorotan dari ICW hingga mengkritik partai politik yang calonkan eks koruptor.

Baca juga: Harapan Mono Turang di HUT ke 13 Walian Satu Tomohon Sulawesi Utara

Baca juga: Puskesmas Terapung Jadi Besi Tua, BRT Ditumbuhi Tanaman, Fasilitas Miliaran Rupiah di Manado Mubazir

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana.
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana. ((KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMAN))

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menilai, partai politik tidak punya rasa malu bila mencalonkan eks koruptor sebagai caleg pada Pemilu 2024 mendatang.

Menurut dia, pencalonan eks koruptor sebagai caleg menunjukkan bahwa parpol sulit menemukan kader berintegritas di internal mereka. Hal ini pun memunculkan pertanyaan mengenai kaderisasi yang dilakukan parpol.

"Apakah sudah sebegitu sulit mencari orang-orang yang bersih rekam jejaknya? Apakah di parpol itu cukup sulit untuk menentukan nama-nama yang lebih berintegritas ketimbang harus mencalonkan orang-orang yang sempat mendekam di lembaga pemasyarakatan?" kata Kurnia dalam diskusi publik di Jakarta, Senin (29/8/2022).

Ia berpandangan tidak sepatutnya mantan koruptor dicalonkan sebagai caleg. Pasalnya, korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang dampaknya bisa terasa hingga bertahun-tahun.

Artinya sekali pun caleg tersebut pernah dipenjara atau menjalani hukuman pidana, bukan berarti dampak atas kasus korupsinya terdahulu sudah hilang.

"Selama mendekam di lembaga pemasyarakatan dan mereka keluar dari sana, apakah dampak yang mereka hasilkan sudah selesai? Apakah dampak kejahatannya sudah pulih kembali, baik kepada korban atau negara? Utamanya kalau korupsi berkaitan dengan pasal 2 dan 3 korupsi kerugian negara, lingkungan, dan sebagainya," ucap Kurnia.

Oleh karena itu, kata Kurnia, mantan koruptor tidak bisa dikatakan sudah bersih karena sudah menerima hukuman.

Apalagi bukan tak mungkin mereka akan melakukan kejahatan serupa saat mendapat jabatan yang lebih tinggi atas rekam jejak yang buruk tersebut.

Dasar-dasar pertimbangan ini, kata Kurnia, menjadi penyebab ICW tidak pernah setuju mantan koruptor mendapat kursi di legislatif maupun pemerintahan.

"Itu kenapa korupsi dikatakan sebagai extraordinary crime, itu kenapa sejak dulu ICW menolak ketika ada pihak-pihak yang sempat tersandung kasus korupsi seolah-olah dianggap bersih dan layak dicantumkan namanya dalam surat pemilu tahun 2024," ungkap dia.

Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terdapat 310 orang anggota DPR/DPRD tersangkut kasus korupsi dari tahun 2004-2022.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved