SPAM Milik Pemkab Bolmong Sulawesi Utara Sudah Tak Berfungsi dan Tidak Tercatat Dalam Aset Daerah

TRIBUNMANADO.CO.ID - Aset Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) milik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) yang ada di Kabupaten Bolsel, saat ini sudah tidak berfungsi dan tidak tercatat dalam aset Daerah Bolsel.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bolsel Abdillah Gonibala mengatakan, selama ini tidak ada karena Bolsel membangun SPAM sendiri.

“Coba tanya ke Bidang Aset kalau pun ada maka kita akan cari tahu,” ujar Kadis PU Abdillah, ketika ditemui Tribunmanado.co.id, Senin (22/8/2022).

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Barang Milik Daerah (BMD), BPKPD Bolsel, Anwar Yasin menyampaikan, hingga saat ini Aset SPAM yang ada di Bolsel tidak tercatat sebagai aset Bolsel.

"Justru SPAM Bolmong yang ada di Bolsel itu mati atau tidak berfungsi," ujarnya.

Kabid Anwar mengatakan, alasan aset tersebut tidak tercatat di Bolsel, dikarenkan SPAM tersebut dikelola oleh BUMD.

"Dulu memang PAM Bolmong itu ada. Atas aset itu, waktu Pengalihan, Personel, Pendanaan Sarana dan Prasarana Serta Dokumen (P3D) tidak diserahkan karena SPAM Bolmong itu kan dikelola BUMD.

Atas aset-asetnya itu, memang tidak ada penyerahan didalam proses pemekaran pun P3D yang diserahkan oleh Pemda Bolmong karena itu BUMD itu dikelola sendiri," tambah dia.

Ia juga mengatakan, setelah pemekaran Bolsel telah membangun SPAM sendiri melalui Balai Pengelolaan Air Minum.

"Karena setelah pemekaran Balai sudah bangun SPAM sendiri," ungkapnya.

Anwar mengatakan, aset yang diserahkan oleh Pemkab Bolmong paling banyak hanya di Dinas Pendidikan dan dinas Kesehatan.

"Untuk tercatanya aset bolmong tidak akan pernah ada karena waktu kita inventarisir P3D, yang diserahkan paling banyak hanya di dinas pendidikan yaitu sekolah-sekolah yang dibangun sebelum pemekaran, dinas kesehatan yakni puskes/pustu yang dibangun.

Khusus PU hanya jalan, jalan yang pernah dibangun Bolmong lalu itu sudah diserahkan. Spam yang dibangun pemkab Bolmong memang banyak, cuman sekarang mati atau tidak beroperasi,” ucapnya.

Ia menambahkan, seharusnya kalau itu BUMD mereka cek langsung apakah bangunanya yang masih tersisa di daerah pemekaran, apakah masih berfungsi atau tidak.

“Kalau dikami memang tidak tercatat. Jadi air yang masuk ke masyarakat itu sudah aliran SPAM baru yang dibentuk oleh UPTD yang dibuat oleh balai.