Segini Total Subsidi BBM Oleh Pemerintah, Membengkak Cukup Besar, 'Negara Mana pun Tidak Akan Kuat'

TRIBUNMANADO.CO.ID- Demi menjaga kestabilan harga bahan bakar minyak, pemerintah Indonesia masih terus memberikan subsidi.

namun subsidi tersebut khusus untuk BBM jenis pertalite dan solar.

Pertalite disubsidi menggantikan jenis premium. Namun tanpa diketahui, ternyata subsidi pemerintah sudah mencapai ratusan triliun.

Baca juga: Pemkab Minahasa Sulawesi Utara Pastikan Pendistribusian LPG dan BBM Bersubsidi Aman

Simak video terkait :

hal tersebut dilakukan juga agar masyarakat tetap mendapatkan BBM dengan harga terjangkau.

Sebab jika mengikuti harga minyak dunia, tentu harga BBM saat ini akan menjadi sangat mahal.

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto bicara perihal subsidi energi nasional yang sudah mencapai Rp 500 triliun lebih pada pertengahan 2022 ini.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sudah mencapai Rp 502 triliun. Jumlah itu melebar dari sebelumnya Rp170 triliun.

Baca juga: Bank Indonesia Sulawesi Utara: Waspada Potensi Inflasi, Harga BBM Non Subsidi, LPG 12 Kilogram

“Apakah keuangan kita sudah sedemikian rupa dengan Rp 500 triliun tadi (sehingga) tidak bisa lagi menanggung beban ini atau ini masih bisa kita tanggung? Ini adalah pilihan-pilihan politik yang disesuaikan,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, Sabtu (6/8/2022).

Dia menjelaskan, perlu memperhatikan beberapa aspek dalam bernegara.

Sebab, di samping mempertimbangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), perlu juga mempertimbangkan aspek sosial dan politik, khususnya menjelang Pemilu 2024.

“Kita mengelola negara enggak bisa hanya satu aspek saja. Aspek ekonomi kita harus efisiensikan uang dengan baik,” ujarnya.

Baca juga: Harga BBM Non Subsidi Naik Lagi, Sudah Ada Peraturan Menteri, Berlaku Hari Ini

Mulyanto pun lantas menyoroti pengeluaran negara yang dianggap kurang memiliki urgensi.

Bahkan, dia mengatakan agar sejumlah proyek pemerintah yang dinilai tidak perlu diberhentikan.

“Apa ekonominya, kalau ada pengeluaran yang enggak perlu, ya sudah disetop saja. Ini lah pandangan kami,” katanya.