Ingat Nicholas Messet? Mantan Petinggi KKB di Papua yang Insaf Dan Berbalik ke NKRI, Kabarnya Kini

TRIBUNMANADO.CO.ID - Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menangani KKB di Papua perlahan membuahkan hasil.

Banyak para pejuang KKB di Papua yang akhirnya memilih ke pangkuan NKRI.

Satu di antaranya adalah Nicholas Messet.

Baca juga: Pantas Jenderal Andika Minta Prajurit Kumpul Data Intelejen Terkait KKB di Papua, Ini Tujuannya

Simak video terkait :

Sosok Nicholas Messet mungkin sudah tak asing lagi di kalangan anggota KKB Papua.

Dia merupakan mantan petinggi KKB Papua yang insyaf setelah tahu dicurangi oleh kolonial Belanda.

Nicholas Messet dulunya adalah salah satu pendiri Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Nicholas Messet kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi sejak 2007 silam.

Baca juga: Firasat Istri dan Anak Roy Manampiring, Warga Sulawesi Utara Korban Pembantaian KKB di Papua

Sosok Nicholas Messet Mantan Petinggi KKB Papua yang Insyaf Setelah Tahu Dicurangi Kolonia Belanda. (istimewa/tribun palu)

Selama 40 tahun tokoh ini mencari arti dari kata kemerdekaan bagi Papua.

Ia lama malang melintang di negeri Paman Sam.

Dalam sebuah video yang diunggah akun facebook Yudi Prasetyo Djojokusumo, medio 2020, secara gamblang Nicholas Messet mengisahkan perjalanan hidupnya.

Seperti dilansir dari Tribun Palu dalam artikel 'Bos Besar KKB Papua Sadar Dicurangi Belanda Gara-gara Ucapan Presiden AS, Kini Pilih Kembali ke NKRI'.

Baca juga: Nama 10 Warga Sipil Korban Tewas Dibantai KKB di Papua, Termasuk Pendeta Eliaser Baner

Awalnya, ia terhentak saat Nicolaas Jouwe, pemimpin Papua yang terpilih sebagai wakil presiden dari Dewan Nugini yang mengatur koloni Belanda, Nugini Belanda bercerita tentang pertemuannya dengan Presiden Amerika Serikat (AS) John F Kennedy.

Dalam pertemuan itu, Kennedy menyadarkan Nicolaas Jouwe bahwa dirinya telah dicurangi Belanda.

“Pada 24 Agustus 1828, Papua adalah bagian dari Hindia-Belanda. Itu artinya anda (Papua) adalah bagian dari Indonesia,” kata Kennedy kepada Nicolaas Jouwe, sebagaimana diceritakan Nicholas Messet dalam video tersebut.

Berdasarkan cerita Jouwe tersebut, Nicholas Messet kemudian memutuskan untuk pulang kembali ke Indonesia.

Sebelum mengambil keputusan itu, Nicholas Messet mengaku telah berkeliling dunia selama 40 tahun untuk mencari arti kemerdekaan.

Khususnya untuk menjawab pertanyaan, apakah benar bangsa Papua itu merdeka?

“Setelah mendapat jawaban dari bapak almarhum Nicolaas Jouwe di Belanda, maka saya berpikir bahwa saya harus kembali ke Republik Indonesia. Dan saya kembali tahun 2007,” terangnya.

Nicholas Messet mengaku menjadi salah satu orang yang ikut mengibarkan bendera bintang kejora Papua pada tanggal 1 Desember 1961.

Kala itu dia masih berusia 15 tahun, 59 tahun lalu, dan tidak banyak orang yang hadir dalam acara tersebut.

Terlepas dari itu, dia kini tegas mengakui bahwa Papua sudah merdeka di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

“Mengapa saya katakan demikian? Karena pada tanggal 24 Agustus 1828 pemerintah Belanda atau pemerintah Kolonial Belanda waktu itu resmi menyatakan bahwa tanah Papua adalah bagian dari Hindia-Belanda,” tegasnya.

“Sementara Hindia-Belanda itu dijajah oleh pemerintah Belanda. Untuk itu, kita sudah merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Kita adalah bagian dari Republik Indonesia,” tekannya.

Atas alasan itu, dia mengajak para simpatisan OPM untuk bangun dari tidur dan sadar bahwa cita-cita pembentukan negara Papua adalah tipu daya Belanda.

“Jadi untuk saya, bendera itu kenangan lama. Kenang-kenangan yang Belanda menipukan kita bahwa kita akan menjadi satu negara sendiri di luar dari Republik Indonesia,” tandasnya.

Benny Wenda Himpun Kekuatan di Luar Negeri

Sosok petinggi KKB Papua yang kini masih ngotot adalah Benny Wenda.

Diketahui, Benny Wenda saat ini tengah menghimpun kekuatan di luar negeri.

Petinggi OPM tersebut baru saja menggelar pertemuan dengan senator parlemen di Spanyol.

Pertemuan tersebut juga dihadiri anggota parlemen IPWP Inggris.

Dalam unggahan diteruskan di fanpage Benny Wenda, dari akun Facebook Free West Papua Campaign, terlihat rapat digelar 16 Juni 2022.

Dalam keterangannya, Free West Papua Campaign, juga menyertakan sebuah video terkiat dengan rapat tersebut.

Berikut unggahan Free West Papua Campaign, dilansir dari Tribun Palu dalam artikel 'Pentolan KKB Papua Mendadak Temui Senator Spanyol, Apa Rencananya?'.

Video lengkap rapat di Parlemen Inggris Selasa, 14 Juni 2022.

Ini adalah pertemuan pertama International Parliamentarians for West Papua (IPWP) dengan International Lawyers for West Papua (ILWP) dan The United Liberation Movement for West Papua - ULMWP sejak coviid-19 menyebar lebih dari dua tahun.

Pembicara:

1. Benny Wenda
Presiden Sementara ULMWP - Pemerintah Sementara Papua Barat.

2. Gorka Elejabarrieta
Senator di Parlemen Spanyol, Anggota Parlemen Internasional Papua Barat.

3. Jennifer Robinson

Barrister, pendiri pengacara Internasional Papua Barat (ILWP)

Hosted by: Alex Sobel MP - Anggota Parlemen Inggris, Ketua Parlemen Internasional Papua Barat (IPWP).

Sebelumnya, sesumbar pentolan KKB Papua, Benny Wenda, semakin mengada-ada.

Petinggi OPM itu mengaku telah memerdekakan Papua Barat.

Tak hanya itu, Benny Wenda juga mengaku telah memperkuat intelejennya.

Hal ini diungkapkan Benny dalam momen perayaan HUT ke-51 Proklamasi Kemerdekaan OPM pada Jumat 1 Juli 2022.

Pentolan KKB Papua itu menyebut pertama, membentuk Departemen Intelijen untuk memperkuat perjuangan.

Kedua, menunjuk anggota eksekutif untuk masing-masing dari tujuh badan regional.

Pernyataan Benny Wenda dipublikasikan di laman ULMWP, ulmwp.org.

Seperti dilansir dari Pos-Kupang.com dalam artikel 'Pentolan KKB Papua Perkuat Intelijen, Benny Wenda Sesumbar Merdekakan Papua Barat'.

Benny Wenda mengawali pernyataannya : "Hari ini kita merayakan hari jadi ke-51 Proklamasi Kemerdekaan Gerakan Papua Merdeka ( OPM ) di Markas Victoria pada 1 Juli 1971."

Ia menjelaskan bahwa deklarasi yang ditandatangani oleh Seth Rumkoren dan Jacob Prai yang meninggal dunia bulan lalu – merupakan penolakan langsung terhadap kolonialisme Indonesia.

"Kami, orang-orang Papua Barat, berdaulat di tanah kami sendiri, dan kami tidak mengakui pendudukan ilegal Anda atau 'Tindakan Tanpa Pilihan' 1969," demikian pesan Benny Wenda untuk pemerintah Indonesia.

Sejak saat itu, tegas Benny Wenda, kami telah berjuang untuk kemerdekaan Papua Barat. "Melalui perang gerilya, OPM telah membantu menjaga api pembebasan tetap hidup," tandas Benny Wenda.

"Mereka adalah penjaga rumah kami, membela tanah kami dan memperjuangkan kedaulatan yang dicuri dari kami oleh Jakarta," tambahnya.

Menurutnya, hari ini adalah kesempatan bagi semua orang Papua Barat untuk merenungkan perjuangan kami dan bersatu dengan tekad untuk menyelesaikan misi kami.

"Apakah Anda diasingkan di luar negeri, di kamp pengungsi, anggota Tentara Papua Barat, atau dipindahkan secara internal oleh pasukan kolonial, kita semua bersatu dalam satu semangat dan bertekad untuk membebaskan Papua Barat dari penindasan Indonesia," tegasnya.

Ia menyatakan, OPM meletakkan dasar bagi perjuangan politik yang sedang diperjuangkan oleh Pemerintahan Sementara.

"Sebagaimana dinyatakan dalam konstitusi kita, Pemerintahan Sementara mengakui semua deklarasi sebagai momen vital dan bersejarah dalam perjuangan kita."

Setelah mendeklarasikan pemerintahan sementara kami, lanjut Benny Wenda, kabinet kami, sayap militer kami, dan tujuh eksekutif regional kami, kami siap untuk mengambil alih urusan kami sendiri.

"Saya juga ingin menggunakan momen ini untuk membuat dua pengumuman baru tentang Pemerintahan Sementara kita," ujarnya.

Pertama, saya mengumumkan pembentukan departemen pemerintah baru, Departemen Intelijen.

"Seperti departemen kami yang ada, itu akan beroperasi di lapangan di Papua Barat yang diduduki, dan memperkuat tantangan kami terhadap kolonialisme Indonesia," katanya.

Kedua, kami telah menunjuk anggota eksekutif untuk masing-masing dari tujuh badan regional yang kami dirikan pada Desember 2021.

Dengan setiap langkah maju, kami membangun kapasitas dan infrastruktur kami sebagai Pemerintahan Sementara.

"Lebih dari lima puluh tahun sejak proklamasi 1971, misi rakyat kita adalah sama. Kami menolak kehadiran Indonesia di WP, yang ilegal menurut hukum internasional," kata Benny Wenda.

Artikel ini telah tayang di Surya.co.id