Pantas Sri Mulyani Sebut Subsidi BBM Rp 520 Triliun Banyak Dinikmati Orang Kaya, Ternyata Karena Ini

TRIBUNMANADO.CO.ID - Pemerintah Indonesia menyediakan anggaran Rp 520 triliun untuk BBM bersubsidi selama tahun 2022

Namun sayangnya, subsidi pemerintah tersebut rupanya tak tepat sasaran.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan subsidi tersebut malah dinikmati orang kaya.

Sasaran subsidi untuk rakyat miskin malah kurang menikmati subsidi tersebut.

Baca juga: Informasi Daftar Mobil yang Tak Bisa Beli BBM Pertalite Mulai 1 Juli 2022, Cek di Sini

Baca juga: Perekonomian 60 Negara Akan Ambruk, Sri Mulyani Tegaskan Indonesia Masih Aman, Benarkah?

Sri Mulyani menyebut subsidi energi yang digulirkan pemerintah untuk menahan harga BBM, elpiji 3 kilogram, dan listrik banyak dinikmati oleh orang kaya.

Terbaru, pihaknya menambah anggaran subsidi energi untuk tahun 2022 mencapai Rp 520 triliun

Namun, karena subsidi masih berbasis komoditas, BBM, hingga elpiji bersubsidi itu juga banyak dinikmati oleh orang kaya.

"Sebetulnya APBN-nya dengan subsidi mencapai Rp 520 triliun, justru akhirnya yang banyak menikmati adalah kelompok yang kaya," kata Sri Mulyani setelah Sidang Paripurna di Gedung DPR RI, Kamis (30/6/2022).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menuturkan, kebocoran subsidi kepada orang kaya merupakan konsekuensi dari kebijakan subsidi barang yang diambil pemerintah.

Di sisi lain jika tidak disubsidi, harga minyak mentah yang tinggi akan langsung dirasakan masyarakat dalam bentuk peningkatan harga BBM, elpiji 3 kilogram, dan listrik.

Hal ini, kata Sri Mulyani, berimplikasi pada tingkat inflasi yang meninggi, mengganggu daya beli masyarakat, dan melemahkan pertumbuhan ekonomi.

"Kemungkinan besar bahwa yang menikmati kelompok yang mampu lebih banyak, itu memang terjadi.

Jadi, memang kalau menggunakan subsidi barang, risikonya adalah yang mengonsumsi barang itulah yang menikmati subsidi," ucap dia.

"Bocornya" subsidi kepada orang-orang kaya ini lantas membuat pemerintah menggodok subsidi berbasis orang yang ditujukan untuk masyarakat tidak mampu.

Pihaknya bakal memadankan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.