Difasilitasi Stefanus Liow, Komite II DPD II dan 2 Kementerian Serap Aspirasi Warga Bunaken Manado

Ada empat kebijakan yang dapat dipilih, yaitu pengaturan ruang melalui zonasi, kerja sama pengelolaan, kemitraan konservasi, atau perubahan peruntukkan hutan menjadi bukan hutan.

“Pemerintah tidak menginginkan Pulau Bunaken mengalami kerusakan,” imbuh Munawir.

Rombongan Komite II DPD RI yang dipimpin oleh senator asal Sulawesi Tengah, Lukky Semen, menyampaikan hasil inventarisasi masalah dalam pertemuan ini.

Pemerintah mengesahkan terbitnya SK Menteri Kehutanan Nomor 734/Menhut-II/2014 yang menimbulkan kegelisahan bagi masyarakat Pulau Bunaken.

Selanjutnya, masyarakat Pulau Bunaken menolak keras keputusan pemerintah dan memohon untuk mencabut SK Menteri sebagaimana dimaksud.

Terakhir, masyarakat Pulau Bunaken memiliki beberapa bukti fisik untuk menolak SK Menteri tersebut.

Setelah melakukan diskusi sekitar dua jam, Lukky Semen menyampaikan bahwa keputusan kebijakan terkait permasalahan yang terjadi ada di tangan masyarakat Pulau Bunaken.

“Kami akan mem-back-up bapak ibu ketika usulan kebijakan dari masyarakat Pulau Bunaken sudah ada di tingkat pusat.

Jika usulan kebijakan sudah disampaikan ke Pemerintah Kota Manado dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, tolong disampaikan juga ke Bapak Stefanus Liow untuk dikomunikasikan lebih lanjut,” tegas Wakil Ketua Komite II ini.

Selain Lukky Semen dan Stefanus Liow, personel Komite II DPD RI yang hadir, Emma Yohanna (Sumbar), Wa Ode Rabia Al Adawia Ridwan (Sultra), dan Mamberob Y. Rumakiek (Papua Barat).

Dua Tokoh Masyarakat Bunaken Kepulauan Decky Domits dan Corry Caroles memberikan apresiasi kepada Stefanus Liow bersama Tim Advokasi Komite II DPD RI yang merespon aspirasi masyarakat dengan melaksanakan kunker.

Pertemuan/dialog bahkan menghadirkan dua kementerian terkait.

Mereka berharap hasil dialog dapat ditindaklanjuti sebagaimana harapan warga bunaken kepulauan.(ndo)

• Joune Ganda Raih Nilai Tinggi Dalam Ujian Hasil Tesis S2, Pukau Akademisi UNIMA