Partai Demokrat Hargai Keputusan Setiap Partai, Berharap Tak Ada Ancaman

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Partai Demokrat terbuka dengan segala proses yang ada menjelang Pilpres 2024.

Mereka menghargai pilihan setiap partai untuk menentukan ingin berkoalisi dengan partai mana.

Pasalnya, setiap partai memiliki kemandirian, independensi, dan mekanisme internalnya sendiri.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menyebut hal itu sesuai dengan peryataan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Karena itu, kami juga berharap, independensi, kemandirian, mekanisme internal, dan pilihan kami dalam menentukan rekan koalisi atau kerja sama menuju 2024, dihormati dan dihargai pula," kata Herzaky dalam keterangan kepada Tribunnews, Minggu (26/6/2022).

Herzaky pun berharap, tidak ada upaya tekanan-tekanan, paksaan, bahkan ancaman-ancaman.

Semisal upaya kriminalisasi atau gangguan terhadap bisnis kader-kader Partai Demokrat, maupun upaya perampasan kepemimpinan terhadap partai ataupun calon rekan koalisi.

Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat ini juga sangat menghargai, setiap parpol punya prioritas dan platform berbeda ketika memegang pemerintahan. 

Herzaky menyebut, rakyat pernah merasakan pemerintahan era Presiden Megawati, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini. 

Ia pun menyebut, bahwa prioritas era Presiden SBY sangat jelas untuk kepentingan rakyat. 

Baca juga: Mengenal Asam Lambung, Penyakit yang Diduga Sebabkan Atlet Taekwondo Asal Sulut Meninggal Dunia

Baca juga: Besaran Gaji ke-13 ASN dan Daftar Penerimanya, Ada TNI hingga Pensiunan

Herzaky pun menyinggung situasi saat ini, justru rakyat harus antri minyak goreng dan menghadapi kenaikan harga bahan sembako.

"Kalau era Demokrat yang memimpin, ketika Pak SBY menjadi presiden di tahun 2004-2014, prioritas kami jelas. Bela rakyat kecil, perjuangkan hak-hak dan aspirasi rakyat. Rakyat tidak perlu antri minyak goreng. Harga sembako juga terjangkau dan stabil, tidak naik drastis seperti situasi yang rakyat hadapi enam bulan ini," ucap Herzaky.

"Kemiskinan turun drastis, penduduk miskin berkurang hampir 9 juta. Pemerintahan SBY diwarisi 36 jutaan penduduk miskin dari Presiden Megawati. Setelah sepuluh tahun memimpin, SBY mewariskan tinggal 27 jutaan penduduk miskin ke pemerintahan Jokowi. Ada pengurangan sangat signifikan," jelasnya.

Sedangkan, lanjut Herzaky, 5 tahun era Presiden Jokowi memimpin, angkanya berkisar 24-26 juta.

Dimana, hampir tidak ada pengurangan dari era SBY.