Nasional
Megawati Sukarnoputri Sembunyikan Capres 2024 PDIP: 'Boleh Dong Saya Umpetin Terus'
Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri menjelaskan nama capres dari PDIP masih dirahasiakan karena Pilpres 2024 masih dua tahun lagi.
Dia menjelaskan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga meminta Puan dalam posisinya sebagai Ketua DPR RI untuk turut menjajaki kerja sama.
"Setelah rakernas kita akan memulai melakukan silaturahmi-silaturahmi, dan tadi saya diminta ibu ketum sebagai ketua DPR bisa ikut menjajaki kerja sama, ada silaturahmi," jelasnya.
Ini hasil rekomendasi Rakernas II PDIP
Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran mendapat giliran membacakan rekomendasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PDIP, pada Kamis (23/6/2022).
Adapun Sugianto membacakan rekomendasi untuk pemenangan Pemilu 2024.
Yang pertama, rekomendasinya adalah Rakernas II PDI Perjuangan menetapkan strategi pemenangan Pemilu 2024
dengan semangat gotong royong berbasis teritorial yang bertumpu pada kekuatan mesin partai
dengan melibatkan seluas-luasnya petani, buruh, nelayan, pemuda-mahasiswa, perempuan, pemilih milenial dan pemilih pemula.
"Kedua, Rakernas II Partai merekomendasikan penyempurnaan sistem rekrutmen dan seleksi calon anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi,
dan DPRD Kabupaten/Kota serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Partai.
Penyempurnaan kualitas kader dilakukan melalui seleksi calon berdasarkan psikotes, kaderisasi di Sekolah Partai, dan penugasan kader Partai.
Atas dasar hal tersebut, maka proses penjaringan, penyaringan dan penetapan Daftar Calon Anggota Legislatif di seluruh tingkatan dimulai pada bulan Agustus 2022," kata Sugianto.
Sugianto membacakannya di hadapan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, dan para ketua DPP PDIP.
Termasuk Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi PDIP M. Prananda Prabowo serta Ketua DPP PDIP bidang politik Puan Maharani, Sekjen Hasto Kristiyanto, dan Bendahara Umum Olly Dondokambey.
Pembacaan rekomendasi itu juga disaksikan seluruh tiga pilar partai, yakni pengurus, eksekutif, dan legislatif dari PDIP se-Indonesia secara hybrid.