Perwakilan Kepala Dinas di Kota Bitung Ini Tak Bisa Jawab Pertanyaan Staf Ahli Mendagri

Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID – Perwakilan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bitung kesulitan menjawab pertanyaan Staf Ahli Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik, DR Drs La Ode Ahmad.

Pertanyaan itu dilontarkan saat memulai sosialisasi tentang penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam mendukung transformasi pemerintah berbasis digital dan optimalisasi pelayanan publik di Pemerintah Kota Bitung.

Kegiatan itu dibuka oleh Wali Kota Bitung Maurits Mantiri, bersama Wakil Walikota Hengky Honandar didampingi Plh Sekda Kota Bitung Forsman Dandel di ruang SH Sarundajang Kantor Walikota BItung, Kamis (9/6/2022).

“Mana yang dari Dinas Perhubungan, mana yang dari Dinas Pertanian? Untuk Dinas Perhubungan dan Pertanian, ada berapa jumlah penduduk di Kota Bitung?

Dan untuk Dinas Pertanian lagi ada berapa jumlah kelurahan di Kota Bitung? Kata La Ode Ahmad melayangkan pertanyaan kepada peserta sosialisasi.

Seorang perempuan dari Dinas Perhubungan berdiri, ia tidak bisa menjawab pertanyaan La Ode Ahmad tersebut.

Sementara itu seorang pejabat laki-laki mewakili Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menjawab jumlah kelurahan di Kota Bitung.

"Berjumlah 59, kemudian merubah jawabannya menjadi 69 kelurahan di Kota Bitung," ujar dia. 

Pejabat dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tersebut juga tidak bisa menjawab pertanyaan tentang berapa jumlah penduduk di Kota Bitung.

Menurut La Ode Ahmad apa yang dilakukan itu adalah case atau contoh kasus, yang berhubungan erat dengan pelayanan publik dari ASN atau pemerintah kepada masyarakat.

“Bagaimana mau melayani di kota Bitung, kalau tidak tau dengan profil kota. Harus tau Bitung itu 69 kelurahan, delapan kecamatan, 226 ribu penduduk.

Bagaimana medesain di Bidang Pertanian dan Perhubungan kalau ASN di perangkat daerah tidak tau dan tidak paham profil kotanya,” tutur La Ode Ahmad.

Lanjut dia, profil kota harus diketahui oleh seluruh ASN apalagi pejabat di perangkat daerah pemerintah Kota (Pemkot) Bitung.

Jangan sampaikan, yang tau profil kota diketahui oleh beberapa perangkat daerah saja seperti Disdukcapil, Bagian Pemerintah atau masih mau bertanya kepada Camat.

Seluruh ASN yang ada dilingkup perangkat daerah Pemkot Bitung, harus tau persis profil kota agar ketika menyusun anggaran pelipur lara alias copy paste tidak tau apa yang diusulkan.

Dengan seluruh ASN dan pejabat menguasai profil Kota, ketika ada Job Fit, seleksi terbuka, open biding dan uji kompetensi pejabat di perangkat daerah sudah tidak susah lagi, karena mereka punya basic profil kota.

Tak hanya itu, ketika ada Job Fit, seleksi terbuka, open biding dan uji kompetensi pejabat di perangkat daerah, sampaikan ke panitia seleksi agar menanyakan ke mereka tentang profil Kota Bitung.

Semua perangkat daerah di pemkot Bitung melayani 226 ribu orang penduduk di Kota Bitung, tidak segmentit atau hanya melayani setiap orang saja, harus semua yang terangkul.

Dengan menguasai dan memahami profil kota, sehingga tidak akan flat ketika akan menyusun atau membuat RPJMD maupun RKPD, hingga penyusunan KUA-PPAS.

Wali Kota Bitung Ir Maurits Mantiri MM mengatakan, kegiatan itu dapat memberikan insight atau wawasan baru kepada jajaran pemerintah Kota (pemkot) Bitung.

Dalam rangka penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam mendukung transformasi pemerintahan berbasis digital dan optimalisasi pelayanan publik.

Menurutnya, perkembangan teknologi informasi dan tuntutan akuntabilitas yang semakin tinggi, pada era global ini menyebabkan sektor pelayanan publik menjadi aktivitas yang sorotan tajam. 

“Tekad mewujudkan birokrasi kelas dunia yang mampu mengangkat derajat bangsa Indonesia sejajar dengan negara dunia, perlu didukung kesiapan infrastruktur yang memadai.

Sementara itu era revolusi 4.0 membuat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi semakin pesat.

Implikasinya adalah organisasi dituntut untuk dapat menyesuaikan diri mengelola informasi,” jelas Wali kota Bitung Maurits Mantiri.

Menyangkut dengan pelayanan publik, walikota mengatakan sangat penting bagaimana cara merseponnya. 

Saat ini apa yang tengah dilakukan Pemkot Bitung, sudah baik namum perlu adanya cara merespon yang baik juga sehingga tidak menjadi image buruk terhadap pemerintah Kota Bitung.

Pemerintah berharap melalui kegiatan ini akan menemukan matrix pelayanan yang maksimal yang akan dipakai sebagai patokan untuk kerja kolaborasi. (crz)

• Uang di Rekening ASN Akan Bertambah Lagi, Dua Anggaran Segera Cair, Sri Mulyani Sebut Segera

• Merugi Investasi Rp 2,8 Miliar, Pria Ini Nekat Palsukan Kecelakaan Agar Bisa Klaim Uang Asuransi

• Potret Pekerja Anak, Demi Jadi Dokter Ica Jualan Manisan Kedondong Keliling Manado

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News