Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

DOB Papua

Pengamat Politik: DOB Bisa Jadi Bara Api dan Bom Waktu bagi Papua

Pengamat Politik Diego Romario de Fretes menilai DOB bisa menjadi Bara Api dan Bom Waktu bagi Papua.

Editor: Frandi Piring
Tribun Papua
Pengamat Politik Diego Romario de Fretes: DOB Bisa Jadi Bara Api dan Bom Waktu bagi Papua. 

Terkait itu, ia mencontohkan misalnya saja kalau ada 3 provinsi baru dan munculnya kota madya, maka secara otomatis akan ada Pilkada baru.

"Kita tahu Pilkada di Papua ini sarat dengan konflik, serta politik identitas dan yang berujung pada kekerasan.

Ini akan menjadi PR besar bagi Pemerintah Pusat ke depannya, lantas setelah pemekaran bisa jadi masalahnya kompleks," tambahnya.

Bagi Diego, pemekaran Papua seperti sangat dipaksakan, karena kalau melihat dari syarat pembentukan DOB haruslah mempunyai setidaknya 1 kota.

"Tetapi di Papua Selatan belum ada kota madya, seharusnya secara aturan harus bentuk kota madya dulu baru Provinsi," tegasnya.

Terkait itu, Diego mempertanyakan sebenarnya ada apa di balik semua ini, pemekaran Papua yang terkesan terburu-buru.

"Apa yang menjadi dasar dari keterburu-buruan ini, dan yang berikut saya takut akan lebih meluasnya pelanggaran HAM di Papua,

kita tahu bersama kalau ada provinsi baru maka satuan keamanan pun akan diadakan," jelas Diego.

Dosen Fisip Uncen tersebut, tidak menolak mentah-mentah soal pemekaran Papua,

hanya saja menurutnya jangan terburu-buru dan saat ini terlalu dini untuk memekarkan provinsi paling ujung timur Indonesia itu.

"Dengan adanya pemekaran, apakah pada saat penerimaan CPNS nantinya,

masyarakat Papua bisa terakomodir dan jangan sampai yang menikmati sebagai ASN lebih banyak dari luar," sebutnya.

Selain itu, dengan adanya pemekaran Papua, Diego menuturkan arus kedatangan atau migrasi dari luar akan semakin kencang, dan ini dapat menjadi potensi baik dan buruk.

"Dari sisi positif, orang yang dari luar datang dengan skill dan pengetahuan teknologi yang mumpuni dapat membagi ilmu,

namun apabila datang dengan keahlian tidak memadai dan terbatas, maka akan menjadi beban daerah," jelas Diego.

Untuk itu, ia meminta agar Pemerintah dapat melihat persoalan ini dengan jelas dan dapat mengambil keputusan secara tepat yang mengakomodir suara atau aspirasi masyarakat Papua.

(*)

Artikel ini telah tayang di Tribun-Papua.com

Sumber: Tribun Papua
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved