DOB Papua

Pengamat Politik: DOB Bisa Jadi Bara Api dan Bom Waktu bagi Papua

Pengamat Politik Diego Romario de Fretes menilai DOB bisa menjadi Bara Api dan Bom Waktu bagi Papua.

Editor: Frandi Piring
Tribun Papua
Pengamat Politik Diego Romario de Fretes: DOB Bisa Jadi Bara Api dan Bom Waktu bagi Papua. 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Rencana pemerintah pusat yang akan melakukan pemekaran Daerah Otonomi Baru ( DOB ) Papua menjadi tiga provinsi, terus memantik reaksi berbagai kalangan.

Setelah sekelompok mahasiswa dan pemuda menggelar aksi unjuk rasa, kini tanggapan penolakan itu muncul dari pengamat politik Universitas Cenderawasih (Uncen) Papua, Diego Romario de Fretes, SIP MA.

Dia menolak rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua menjadi 3 provinsi, yang dinilainya akan menjadi bara api atau bom waktu bagi Papua.

"Kalau diamati, awal mula wacana pemekaran Papua muncul dan menguat itu karena datang dari kasus rasisme 2019 di Surabaya dan kemudian bergejolak di Papua," katanya melalui telewicara dengan Tribun-Papua.com, Rabu (8/6/2022) pagi.

Saat itu tokoh-tokoh representatif Papua bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk membicarakan kasus rasisme.

"Namun saat pulang ke Papua, ketika ditanya kembali apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan itu, yang aneh malah muncul wacana soal pemekaran ini," terangnya.

Ia menilai, apa yang diinginkan saat itu tidak sesuai dan sangat di luar nalar orang-orang di Tanah Papua.

"Jadi telah jelas wacana soal pemekaran pada awalnya sudah tidak sejalan dengan apa yang diinginkan masyarakat Papua, pada saat itu," sebutnya.

Berlanjut sejak wacana tersebut digulirkan, masyarakat Papua dinilai kecolongan karena UU Otsus jilid 2 memuat pasal yang menyebutkan bahwasanya pemerintah membuat mekanisme Top Down.

"Sehingga untuk pemekaran Papua, sudah tidak lagi melibatkan masyarakat, tanpa mendengar aspirasi MRP dan DPRP,

Pemerintah pusat telah secara sepihak dapat memekarkan daerah di Papua," sebutnya dengan gamblang.

Lelaki murah senyum itu, menilai kebijakan tersebut sangatlah sentralistik karena pusat telah mengambil suatu kebijakan,

tanpa memperhitungkan masyarakat Papua dan menghargai warga Papua melalui DPRP dan MRP.

Halaman
123
Sumber: Tribun Papua
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved