Wawancara Khusus Bersama Pendiri Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Sulut

Nah, itu sebetulnya secara telanjang hari ini kita lihat bukan masyarakat adat lagi.

Karena peradaban modern mengganti tata kehidupan, tetapi di balik itu mereka masih menguasai wilayah. Sebut saja Wanua atau satu Desa.

Contohnya penunjuk terhadap penguasaan wilayah, ditanah desa itu memiliki nama adat semua.

Makanya, dalam UU Agraria di Tanah Minahasa tahun 1970 itu ditolak.

Alasanya bahwa setiap jengkal tanah di tanah Minahasa itu ada pemiliknya, maka tidak harus dilakukan registrasi tanah. Karena jelas pemiliknya siapa.

Misalnya, namanya berdasarkan pohon yang tumbuh disitu, atau batu disitu diberi nama dan warisan turun temurun dari nenek moyang.

Makanya tidak heran gugat menggugat di pengadilan soal masalah tanah ini hampir mendominasi pengadilan.

Dengar-dengar Anda bersama sejumlah tokoh masyarakat adat di Sulut pernah mendorong Perda tentang Masyarakat adat, nah seperti apa?

Iya, soal Perda sudah beberapa kali, kami pernah mendorong Perda tentang pernak pernik adat untuk dipajang di tempat-tempat Publik.

Namun kemudian dianggap tidak mendesak sehingga tertunda.

Tetapi kami akan terus mendorong itu, bukan karena Rasis tetapi ini persoalan identitas.

Ketika dia masuk ke Manado tampak ke Minahasaanya, ketika masuk ke Nusa Utara nampak budayanya, ketika masuk ke Bolmong nampak adat istiadatnya.

Yang umum dipahami masyarakat soal adat dan budaya, hanya sebatas ilmu ilmu mistis, itu hanya sebagian kecil.

Tetapi Bicara masyarakat adat itu ada sejarahnya, ada seninya, ada bahasanya dan persoalan ruang hidup dan hukum.

Bahkan PBB sudah mendeklarasikan hak hak masyarakat adat. Kita punya acuan Internasional juga dalam hal ini.