Nasional
Beberapa Pihak Minta Pengguna Pertalite Dibatasi, Konsumsi Sempat Melonjak
Konsumsi BBM jenis Pertalite sempat meningkat. Hal ini memunculkan wacana pengendalian konsumsi Pertalite dan BBM subsidi lainnya.
lihat foto
Berbeda dengan JBU, harga Pertalite dan solar bersubsidi masih dijaga oleh pemerintah agar tidak naik.
Menyikapi lonjakan konsumsi Pertalite dan solar subsidi, Menteri ESDM dan Komisi VII DPR telah menyepakati penambahan kuota Pertalite dan Solar untuk tahun ini dalam Raker April 2022 lalu.
Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro mengaku sepakat bahwa Pertalite dan solar subsidi semestinya tidak dinikmati oleh ‘orang kaya’.
Meski begitu, ia menilai bahwa opsi pembatasan kriteria pembeli Pertalite di lapangan kurang efektif dan perlu dikaji ulang.
Hal ini lantaran agak sulit membedakan pembeli kurang mampu yang memang pantas dan berhak membeli Pertalite dan BBM bersubsidi dengan pembeli kaya.
Baca juga: Prakiraan Cuaca Hari Ini Kamis 2 Juni 2022, BMKG: Waspadai Hujan Lebat Disertai Angin Kencang
Baca juga: Ramalan Zodiak Hari ini Kamis 2 Juni 2022, Aquarius Jalani Hari yang Menyenangkan, Leo Dibuat Kecewa
Definisi/kriteria yang kurang jelas, menurutnya bisa saja memicu masalah di lapangan seperti perdebatan antara operator SPBU dengan pembeli.
Di sisi lain, opsi untuk mengerahkan petugas ekstra ataupun pelibatan kepolisian juga bisa kontradiktif dengan tujuan pengendalian penyaluran Pertalite dan solar subsidi, sebab opsi ini juga membutuhkan biaya yang ekstra.
Skeptisisme Komaidi akan wacana pembatasan pembeli Pertalite dan solar subsidi juga berkaca dari penerapan Sistem Monitoring dan Pengendalian (SMP) BBM melalui penggunaan teknologi informasi Radio Frequency Identification (RFID) yang sempat diberlakukan namun kurang efektif, menurut Komaidi.
Pemerintah melalui PT Pertamina pernah menggalakkan program Sistem Monitoring dan Pengendalian (SMP) BBM melalui penggunaan teknologi informasi Radio Frequency Identification (RFID).
Sedikit kilas balik, dalam program tersebut, dilakukan pemasangan RFID pada mulut tangki kendaraan masyarakat.
Program ini merupakan salah satu jurus untuk menekan konsumsi BBM bersubsidi pada era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) seiring lonjakan subsidi BBM.
“Jika bertolak dari kebijakan yg pernah diimplementasikan sebelumnya saya kira perlu dikaji ulang,” ujar Komaidi kepada Kontan.co.id Rabu (1/6).
Masukan Komaidi, pengendalian penyaluran Pertalite dan solar bersubsidi sebaiknya dilakukan dengan menerapkan skema subsidi langsung, yakni skema yang penyalurannya langsung diberikan kepada target penerima, bukan kepada barang.
Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi juga menilai bahwa pembatasan pembelian Pertalite dengan penetapan kriteria konsumen kurang efektif.
Alasan Fahmy serupa dengan Komaidi: sulit merumuskan kriteria siapa yang berhak membeli Pertalite harga yang telah dikompensasi, terlebih ketika hal ini dipraktikkan di lapangan pada SPBU.
