Pantas Lukas Enembe Gubernur Papua Tolak DOB, Ternyata Ini Alasannya
Orang nomor satu di Bumi Cenderawasih ini secara tegas menolak rencana pemekaran DOB di Provinsi Papua dalam keterangan resmi
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID- Niat pemerintah menjadikan Provinsi Papua sebagai daerah otonomi baru tak sepenuhnya dji terima.
Penolakan justru datang dari Gubernur Papua Lukas Enembe.
Sikap Lukas Enembe tersebut sontak menuai sorotan, karena darang dari kalangan pemerintah sendiri.
Baca juga: Sosok Lukas Enembe, Gubernur Papua Tolak Tegas Pemekaran DOB, Saya Sudah Tanda Tangan
Lukas Enembe, Gubernur Papua yang Minta Label Teroris KKB Papua Dikaji Ulang. Profil dan biodatanya ada di artikel ini (KOMPAS.COM/DHIAS SUWANDI)
Kali ini soal penolakannya terhadap rencana pemerintah memekarkan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Provinsi Papua.
Orang nomor satu di Bumi Cenderawasih ini secara tegas menolak rencana pemekaran DOB di Provinsi Papua dalam keterangan resmi, Jumat (27/5/2022).
"Soal penolakan ini, saya bersama Ketua DPR dan Ketua MRP sudah tanda tangan. Jadi saya tidak mau bicara. Saya suruh tolak," katanya dengan nada tegas dalam video tersebut.
Sikap tersebut disampaikan Lukas Enembe saat diwawancarai awak media di Kantor penghubung Pemerintah Provinsi Papua di Jakarta, Jumat (28/05/2022) kemarin.
Baca juga: Gubernur Lukas Enembe: Dimuka Bumi Ini yang Tidak Happy Itu Orang Papua
Gubernur Papua Lukas Enembe menolak pemekaran DOB Papua. Berikut fakta-fakta mengenai sosok Lukas Enembe. (tribun papua)
Pada kesempatan itu, dia juga mengaku heran, terkait rencana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Tanah Papua yang tiba-tiba muncul dan terus memancing perdebatan banyak kalangan, baik yang mendukung maupun yang menolak.
“Sebenarnya (rencana DOB) di Papua ini datang dari mana, kok tiba-tiba muncul menjadi seperti ini,” ujarnya dengan nada bertanya.
Sebagai orang nomor satu di Bumi Cenderawasih, Lukas Enembe mengaku tahu persis seperti apa kondisi masyarakat Papua.
"Sebagai kepala daerah, saya tahu betul masyarakat dan pegawai saya. Uang terbatas, bagaimana mau bawa orang. Ini belum bisa," terangnya.
Baca juga: Lukas Enembe, Gubernur Papua yang Tolak DOB, Sebut Orang Papua Tak Bahagia hingga Ditegur Mendagri
Masih menurut Lukas Enembe, pemekaran kabupaten yang ada di Papua selama ini saja belum menghasilkan sesuatu. Tidak ada pendapatan asli daerah (PAD) dan selama ini masih menggantungkan dari Dana Alokasi Umum (DAU).
"Apalagi akan dimekarkan lagi 3 provinsi. Uang dari mana yang akan kita ambil untuk memenuhi biaya daerah. Di Dalam negara demokrasi seperti begini tidak boleh," ujarnya.
