Berita Sulut
BPK RI Audit Laporan Keuangan 15 Kabupaten Kota di Sulut, Dapat 214 Temuan, Berikut Rinciannya
BPK RI pun memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan 15 Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulut.
Penulis: Ryo_Noor | Editor: Rizali Posumah
Pelaksanaan Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tidak Diselesaikan Tepat Waktu.
- Aset
Penatausahaan kas tidak tertib
3. Kota Tomohon :
* Temuan
- Pendapatan: 1
- Belanja: 9
- Aset: 5
Total: 15
* Resume Hasil Pemeriksaan
- Pendapatan
Kekurangan Penerimaan Pajak Daerah Sebesar Rp83.422.264,00.
- Belanja
Kekurangan Volume Pekerjaan Atas 14 Paket Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan pada Dua Perangkat Daerah Sebesar Rp354.712.103,15.
- Aset
Penatausahaan dan Pengamanan Aset Tetap Belum Dilaksanakan Secara Tertib.
4. Kabupaten Minahasa :
* Temuan
- Pendapatan: 9
- Belanja: 8
- Aset: 2
Total: 19
* Resume Hasil Pemeriksaan
- Pendapatan
Pemungutan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Belum Tertib Sebesar Rp279.976.250,00.
- Belanja
Pelaksanaan Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tidak Tertib Sebesar Rp283.651.151
Kekurangan Volume Atas Pekerjaan Fisik 12 Paket Belanja Modal pada Empat Perangkat Daerah Sebesar Rp243.757.608
5. Kab. Minahasa Utara :
* Temuan
- Penyusunan LK: 1
- Pendapatan: 5
- Belanja: 5
- Aset: 4
Total: 15
* Resume Hasil Pemeriksaan
- Penyusunan LK
Kesalahan Penganggaran Belanja Modal Sebesar Rp26.513.048.979
- Pendapatan
Sanksi Administrasi Bunga atas Pendapatan Pajak Daerah Belum Dikenakan Sebesar Rp480.147.338
- Belanja
Penyelesaian atas 15 Paket Pekerjaan Terlambat dan Belum Dikenakan Denda Keterlambatan Sebesar Rp997.970.001
- Aset
Penatausahaan Kas di Bendahara BOS Tidak Tertib.