Nasional
Jokowi Setop Ekspor Minyak Goreng, DPR: Bisa Merugikan Petani Kecil
Presiden Jokowi ambil kebijakan larangan ekspor minyak goreng dan juga Crude Palm Oil (CPO). DPR beri tanggapan.
TRIBUNMANADO.CO.ID - Larangan ekspor minyak goreng oleh Presiden Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) mendapat tanggapan dari parlemen.
Anggota Komisi VI DPR Deddy Yevri Hanteru Sitorus meminta Presiden Jokowi dan jajarannya mengevaluasi kebijakan moratorium atau larangan ekspor minyak goreng dan juga Crude Palm Oil (CPO).
Sebab, menurut dia kebijakan tersebut bisa merugikan petani kecil dan mendorong lonjakan harga, termasuk produk turunan seperti minyak goreng.
Menurut Deddy, keputusan pemerintah melakukan moratorium ekspor CPO dan minyak goreng tepat jika dilakukan dalam jangka waktu pendek.
Hal itu bisa dipahami sebagai langkah untuk memastikan melimpahnya pasokan di dalam negeri dan turunnya harga di tingkat domestik.
"Tetapi ini bisa merusak industri CPO secara keseluruhan, industri minyak goreng juga, dan ini merugikan petani petani kecil yang ada di pedalaman.
Terutama petani sawit kecil, pemilik lahan sawit sedang dan pemilik kebun sawit yang tidak memiliki pabrik pengolahan CPO, refinery atau pabrik minyak goreng.
Perlu diingat bahwa sekitar 41 persen pelaku industri sawit adalah rakyat kecil.
Jadi ini menyangkut jutaan orang dan mereka yang pertama akan menderita akibat kebijakan tersebut," kata Deddy, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (23/4/2022).
Legislator dari PDIP itu mengaku telah turun ke dapilnya dan bertemu dengan warga masyarakat yang sebagian adalah petani kecil kelapa sawit.
Dari hasil pengamatannya tersebut, Deddy mengaku mendapatkan masukan dari warga masyarakat.
"Buah sawit itu tidak bisa disimpan lama, begitu dipanen harus segera diangkut ke pabrik kelapa sawit. Jika tidak, buahnya akan busuk.
Akibatnya rakyat menanggung kerugian dan kehilangan pemasukan. Pemilik Pabrik kelapa sawit juga tidak bisa menampung CPO olahan dalam waktu lama.
Sebab kualitasnya akan menurun dan tempat penyimpanan atau storage pun terbatas dan menambah biaya.
Akibatnya, mereka akan menolak buah sawit milik petani dan tentu saja petani akan menjerit," kata Deddy.