Pemindahan Ibu Kota Negara
Kepala Otorita IKN Bertandang ke Gedung KPK, Pastikan Tata Kelola Pembangunan IKN Bebas Korupsi
Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Bambang Susantono ingin memastikan tata kelola pembangunan ibu kota Nusantara
lihat foto
Presiden Jokowi dan Seskab Pramono Anung di kawasan IKN, Senin (14/03/2022). (BPMI Setpres/Laily Rachev)
Selain itu, kebutuhan bahan material bangunan, penyediaan tenaga kerja, hingga rencana pemerintah terkait pemindahan serta aset-aset milik negara juga perlu diperhatikan.
“Kami juga ingin dapat informasi dari Bapak-Bapak karena KPK tidak bisa selalu mengawasi. Sehingga, harapannya sinergi kita bisa berjalan baik,” jelasnya.
Dalam pelaksanaan tugas pencegahan, KPK akan mengawal proses persiapan dan pembangunan IKN Nusantara.
Tentunya, sesuai mandat undang-undang melalui kegiatan kajian sebagai pelaksanaan tugas monitor atas penyelenggaraan pemerintahan negara.
Direktorat Monitoring KPK juga melakukan telaah terhadap UU IKN dan draft aturan turunannya dengan menggunakan metode Corruption Risk Assessment (CRA).
Kemudian, melalui Kedeputian Koordinasi dan Supervisi KPK turut mendampingi pemerintah daerah terkait.
Sebagai Koordinator Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK) KPK juga mendorong implementasi aksi Stranas PK terkait kebijakan satu peta dan pengadaan barang dan jasa (PBJ) guna mengawal pembangunan IKN.
KPK Bentuk Satgas untuk Kawal Pembangunan IKN Nusantara
Diberitakan Tribunnews.com, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membentuk satuan tugas (satgas) yang terdiri dari tim koordinasi dan supervisi (korsup), monitoring, dan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).
Tujuan satgas dibentuk dalam rangka mengawal serta mendampingi proses tata kelola hingga pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.
Pembentukan satgas sesuai permintaan dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
"KPK sesuai permintaan Presiden Jokowi akan mendampingi proses pembangunan IKN. Kami membentuk satgas khusus untuk mendampingi yang terdiri dari tim Korsup, Monitoring dan Stranas PK," kata Plt Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati Kuding di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (21/3/2022).
Sementara itu, Kepala Otorita IKN Nusantara, Bambang Susantono, mengaku terkejut karena KPK ternyata telah membentuk satgas untuk mengawal dan mendampingi proses tata kelola IKN baru di Kalimantan Timur.
Meski demikian, Bambang mengaku senang mendengar kabar tersebut.
(Tribunnews.com/Suci Bangun DS, Kompas.com Irfan Kamil, Kompas.tv)
Simak berita lainnya terkait Pemindahan Ibu Kota Negara
