Populer Luhut Pandjaitan Disemprot Faisal Basri soal Tunda Pemilu: 'Kebohongan Besar Pejabat Negara'

TRIBUNMANADO.CO.ID - Isu Penundaan pemilu 2024 kini telah menjadi polemik di tanah air.

Terkait big data 110 juta warganet setuju Pemilu 2024 ditunda mendapat banyak sorotan.

Berawal dari klaim Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Pandjaitan big data 110 juta warganet tersebut, Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri berikan tanggapan dengan nada mengkritik.

Faisal Basri menyatakan, pejabat publik tak bisa berbicara sembarangan.

Hal itu diungkapkan Faisal Basri menyusul klaim Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Pandjaitan yang menyatakan punya big data 110 juta warganet menginginkan Pemilu 2024 ditunda.

(Ekonom Faisal Basri semprot Luhut Pandjaitan soal Tunda Pemilu. Kebohongan Besar Pejabat Negara./Tribunnews.com/Ria Anatasia)

“Pejabat publik itu tidak bisa bicara sembarangan, pejabat publik yang mengumbar data bahkan dijadikan alasan untuk mengubah konstitusi itu wajib mempertanggungjawabkan ke publik,” kata Faisal dalam diskusi publik bertajuk

“Bersihkan Indonesia Atas Wacana Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Periode Jabatan Presiden Dalam Konteks Demokratisasi Energi”, Jumat (18/3/2022).

“Jadi kalau wacana untuk internal ya jangan disampaikan ke publik,” lanjutnya.

Faisal menyatakan, ketika seorang pejabat publik berani mengumbar data ke publik, sudah sepatutnya pejabat tersebut berani mempertanggungjawabkan klaim dari data tersebut.

Menurut Faisal, jika tidak berani bertanggungjawab, maka data tersebut merupakan sebuah kebohongan besar.

“Kebohongan besar apalagi dilakukan pejabat negara tentu saja sangat haram lah,” tegas dia.

Selain itu, Faisal menilai bahwa masa depan Indonesia saat ini sedang dipertaruhkan.

Menurutnya, kemajuan maupun kemunduran suatu negara dipengaruhi oleh banyak faktor.