Januari 2022, Pendapatan APBN di Sulut Rp 256 Miliar, Bea Keluar Naik 251 Persen

TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado - Pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di Sulut pada Januari 2022 mencapai Rp 256,74 miliar.

Pendapatan ini menurun daripada di Januari 2021 lalu sebesar 16,82 persen.

Penurunan terbesar di Pajak Pertambahan Nilai, yaitu turun 45,59 persen dibandingkan dengan periode Januari 2021.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sulut, Ratih Hapsari Kusumawardani melalui Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II B, Dicky Zakharia Iman menjelaskan, Pajak Pertambahan Nilai ini berasal dari transaksi perdagangan barang dan jasa di Sulawesi Utara yang relatif menurun pada bulan Januari 2022.

"Pajak Pertambahan Nilai memberikan kontribusi senilai 38,2 persen dari total penerimaan pajak diikuti oleh PPh Pasal 21 sebesar 30,6 persen dari total penerimaan pajak," jelas Zakharia kepada Tribunmanado.co.id, Rabu (23/02/2022).

Namun di sisi lain, adanya kenaikan harga Crude Palm Oil (CPO) memberikan dampak terhadap pendapatan APBN berupa Bea Keluar yang meningkat 251,33 persen dibandingkan periode Januari 2021.

Nilai Bea Keluar periode Januari 2022 adalah Rp 10,39 miliar. Kenaikan Bea Keluar ini tidak disebabkan oleh volume ekspor CPO, karena secara volume, CPO mengalami penurunan volume daripada Januari 2021 senilai 11,94 persen.

Pada sisi Belanja APBN di periode Januari 2022 dibandingkan Januari 2021 mengalami penurunan senilai 74,65 persen menjadi Rp. 198,22 miliar.

"Penurunan terbesar berada pada Belanja Modal," katanya dalam Asset and Liability Committee (ALCO) Kanwil DJPb Sulut yang berlangsung virtual.

Penurunan juga terjadi di belanja lainnya yang disebabkan adanya adaptasi penerapan aplikasi SAKTI untuk seluruh Satuan Kerja di
Indonesia.

Kembali ke kenaikan harga CPO, CPO ini juga merupakan pembentuk ekspor yang besar, walaupun nilai ekspor dengan angka sementara dari BPS menurun dari bulan Desember 2021 sebesar 45,74 persen.

Ekspor Sulut pada bulan Januari 2022 bernilai 60,64 juta dollar dan didominasi oleh komoditas minyak dan lemak hewan/nabati senilai 35,69 juta dollar atau 58,86 persen dari total ekspor.

Penurunan juga terjadi di impor pada Bulan Januari 2022. Bulan Januari 2022 impor Sulawesi Utara bernilai 8 juta dollar.

Nilai ini didominasi oleh impor mesin dan peralatan mekanis senilai USD 4,05 Juta atau 50,60 persen dari total impor.

"Fluktuasi harga CPO harus diwaspadai bersama walaupun memberikan nilai bea masuk yang meningkat di Sulut," jelasnya.

Meskipun Harga CPO masih diperkirakan naik pada bulan Februari 2022.

"Namun CPO merupakan unsur pembentuk nilai ekspor yang besar juga, sehingga apabila ada penurunan harga CPO maka dapat mempengaruhi kedua hal itu," katanya.

Selain fluktuasi harga CPO, pandemi Covid-19 juga masih merupakan perhatian bersama.

Pandemi ini sedikit banyak menghambat berbagai hal, termasuk kegiatan pemerintah.

Lanjut dia, selain pandemi, harus diperhatikan juga beberapa hal untuk kegiatan pemerintah. Antara lain mekanisme pengadaan barang dan jasa, keterbatasan penyedia barang/jasa, serta ketergantungan lahan, kondisi geografis, dan cuaca.

Terkait itu, tahun ini, khusus untuk pemerintah daerah, DJKN melakukan penilaian Barang Milik Daerah (BMD).

Penilaian ini akan mulai berlangsung Bulan Februari 2022. Penilaian BMD ini akan menunjukan nilai aset daerah dan dapat segera dilakukan tindak lanjut yang dapat berupa pemanfaatan, pemindahtanganan, atau pelelangan.

Masih terkait dengan pemerintah daerah, Dana Desa terutama untuk keperluan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat terdampak Covid-19 harus mendapatkan perhatian.

Mengingat hal ini dapat membantu meningkatkan daya beli masyarakat terdampak. Dana Desa tahap 1 dapat dipenuhi persyaratannya sampai dengan 23 Juni 2022.

"Sedangkan untuk perekaman Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sampai dengan 13 Mei 2022," kata Zakharia lagi.

Katanya, BLT semakin cepat disalurkan maka akan semakin bermanfaat kepada masyarakat.

Ditambahkan, pemerintah daerah di Sulut pada Bulan Januari telah mendapat Dana Transfer pemerintah pusat senilai Rp 1,133 triliun.

Dana itu terbagi atas Dana Bagi Hasil Rp 54,38 miliar dan Dana Alokasi Umum senilai 1,078 triliun.

Dana ini untuk digunakan pemerintah daerah dalam kegiatannya namun perlu diperhatikan juga mengenai pelaporannya.

"Bukan hanya pendapatannya namun juga belanjanya," katanya.

Walaupun di sisi lain pemerintah daerah sedang beradaptasi dengan SIPD namun diperbolehkan dilakukannya paralel run dengan sistem existing sehingga pelaporan keuangan tidak terhambat.

Hal ini juga harus didukung dengan tertibnya perekaman penerimaan maupun pengeluaran di masing-masing SKPD.

Untuk mendukung pemerintah daerah dalam membangun, Kementerian Keuangan memiliki beberapa program, antara lain Pojok SMV (Special Mission Vehicle) yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)

Lewat program ini, stakeholder dapat menerima informasi terkait peluang investasi daerah.

Selain itu ada Knowledge Capture dari Balai Diklat Keuangan (BDK) Manado. Dimana masyarakat umum dapat menerima aset intelektual dari Kementerian Keuangan.

Program ini dapat dilihat di Kemenkeu Learning Centre ataupun Youtube BDK Manado.

Asset and Liability Committee (ALCO) merupakan tugas baru kantor vertikal regional Kementerian Keuangan.

ALCO disusun setiap bulan dan dimulai pada Januari 2022. ALCO Regional disusun dari data-data APBN, APBD, dan data perekonomian serta kesejahteraan yang diperoleh dari berbagai sumber.

Antara lain Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah, dan Badan Pusat Statistik.(ndo)

Baca juga: Akhirnya Terungkap Sosok Tampan Ricky W Miraza yang Dikabarkan Jadi Selingkuhan Kalina Ocktaranny

Baca juga: Akhirnya Muncul Pengakuan Mayangsari Ternyata Punya Anak Kedua dari Bambang Trihatmodjo

Baca juga: Hujan Lebat dan Angin Kencang Akan Terjadi Hari Ini Kamis 24 Februari 2022, BMKG: 31 Daerah Waspada