Catatan Akhir Tahun Semangat Anti Korupsi di Sulut

TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado -- Catatan Akhir Tahun Semangat Anti Korupsi di Sulut menjadi tema Talk Show Tribun Baku Dapa, Rabu (29/12/2021).

Talk Show yang dipandu host Aswin Lumintang menghadirkan Narasumber Jhon Dumais, Ketua GAK Sulut dan Risat Sanger Ketua GTI Sulut.

Pada kesempatannya Jhon Dumais, Ketua GAK Sulut mengutarakan pendapatnya tentang penanganan korupsi.

Dia menyebut bicara korupsi berarti bicara hak dan kewajiban.

"Nah yang paling penting, catatan sepanjang tahun ada beberapa hal yang kami catat sesuai data. Yang mana faktor yang mempengaruhi korupsi adalah kepemimpinan dan leadership yang kuat.

Karena bisa membawa sejauh mana penegakan, supremasi hukum atau tingkat partisipasi publik itu menentukan," ungkapnya.

Artinya, lanjut Jhon Dumais, jika melihat kondisi hari ini, dengan berbagai prestasi, pertumbuhan ekonomi, Sulut berada di posisi 10 besar.

Kuartel pertama, kedua sampai ketiga atau Januari Maret, Sulut masuk 10 besar.

Bahkan di kuartel kedua sempat tertinggi sesudah DKI. Sekalipun masa pandemi.

Bicara data kita masuk 3 provinsi yang lakukan ekspoer pertanian terbesar.

"Artinya di sini faktor kepemimpinan yang kuat. Dengan kepemimpinan yang kuat, ada dua yang kami catat.

BPK dan KPK memberikan apresiasi terkait perizinan pertambangan itu diberikan pengakuan oleh KPK bahwa kita nomor dua terbaik di Indonesia.

Yang kedua MCP Monitoring sistem preventif, Sulut masuk nomor 5 terbaik," terangnya.

Untuk itu, kalau hari-hari ini, bicara betul ada korupsi ada pelanggaran mari dibawa itu berdasarkan sistem yang berlaku.

"Kalu kita punya data mari kita bicara," sambung Jhon Dumais.

Di sisi  tingkat pertumbuhan ekonomi walaupun secara kedua kita melihat ada kasus yang menonjol seperti yang kasus salah satu ada mantan Bupati, lalu STPDN Minahasa.

Bahkan dari informasi sudah sementara penyidikan untuk ringroad 3 dari Kejagung. Serta dibeberapa polres itu ada kasus yang sementara dilidik.

"Hal ini perlu didorong supaya tidak sampai selesai tanpa proses pengadilan. Mari kita sama-sama awasi," sebutnya.

Namun begitu dia mengakui jika mengacu pada UU Pemda terbaru, semangat otonomi daerah itu terkikis. Ada daerah beberapa itu tersentralisasi, 

"Kalau kita bicara 15 Kab/kota ada beberapa daerah maaf kita melihat ada rapor merah.

Kita bisa lihat kalau daerah ada partisipasi masyarakat tingggi berarti, tingkat pertumbuhan dan pembanganunan jalan.

Tapi kalau tidak ada partisipasi publik, pengawasan, berarti tidak ada pertumbuhan ekonomi," terangnya.

"Kalau bicara pertembuhan ekonomi, mari kita cari daerah sendiri pertumbuhan ekonominya paling rendah. Artinya itu catatan merah buat bupati/wali kota," tukas Jhon Dumais.

Sementara Risat Sanger Ketua GTI Sulut menyebut yang perlu ditingkatkan adalah mengajak partisipasi masyarakat.

"Ini yang masih kurang sebetulnya. Karena dibilang korupsi tidak ada. Faktor yang menjadi ukuran atau parameternya tidak ada," ujarnya.

Karena bisa saja korupsi yang dimaksud sudah dimainkan dengan kebijakan.

Misalkan fakta adalah muncul surat perintah penyidikan dari kejagung soal ring road 3.

Ternyata alur yang sudah dikejar menuju garis lurus yang sebenarnya tapi dibelokan.

Karena diduga oleh mereka bahwa ada tanah yang harus dibeli dan ada keterlibatan, nah kita tunggu saja kejagung membuktikannya seperti apa.

"Akan tetapi jika tak ditemukan, perlu ada klarifikasi agar tak menjadi opini liar di masyarakat," terang Risat.

Adapun GTI mencatat secara kritis bahwa pola kerja pemerintah saat ini sangat baik. Tapi keterlibatan dan edukasi masyarakat perlu dibangun.

Karena semangat anti korupsi itu bermain dalam pikiran.

"Pikiran tidak bersih, siapapun bisa membuatnya, misalkan sebuah proses kebijakan seperti kebijakan yang semrono yang disinggung seperti tadi ada bupati terjerat. Setiap tahun tren korupsi memiliki modus lebih rapi," jelasnya.

Dia juga menekankan kolaborasi dari penegak hukum yang masih kurang strategis.

Seperti yang kami catat awal tahun ini pihak kepolisian masih kurang menggali kasus-kasus korupsi, lebih banyak tahun sibuknya disibukan denhan pilkada.

"Artinya konsistensi dalam penindakan.GTI mendorong pihak kepolisian terkait penindakan korupsi, karena masih terkesan adem ayem. Yah mudah-mudajan awal tahun," tukas Risat. (hem)