Kasus Pemukulan
Perintah Tegas Panglima TNI soal Prajuritnya Pukul Polwan, Tak Ada Toleransi, Harus Diproses Hukum
Diketahui hal tersebut sampai mendapat respon dari Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.
lihat foto
Panglima TNI: Harus proses hukum tak cukup salam-salaman
Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengaku jarang mendapatkan kabar soal adanya bentrokan antara anggota TNI-Polri yang kerap terjadi di sejumlah daerah di Indonesia.
Karena itu, Andika pun meminta agar dirinya mendapatkan laporan jika ada kasus bentrokan anggota TNI-Polri.
Khususnya, bentrokan dalam skala besar maupun kecil.
"Karena memang kami yang di atas kan tidak selalu tahu. Jadi itu yang saya imbau, sekecil apapun kalau ada potensi di bawah itu kalau memang bisa dilaporkan, itu lebih bagus," kata Andika dalam apel Kasatwil Polri TA 2021 pada Jumat (3/12/2021) pekan lalu.
Andika menyampaikan informasi itu akan menjadi bahan penilaiannya untuk menindak anggotanya yang terlibat bentrokan tersebut.
Hal ini agar memberikan efek jera supaya anggotanya tidak mengulangi perbuatannya lagi.
"Cara satu-satunya supaya semua pihak tidak akan mengulangi lagi. Sebab kalau salaman, olahraga, hanya begitu-begitu saja. Apakah, ya mereka menyesali, tapi akan lebih kena kalau konsekuensinya beneran. Toh proses hukum juga semua, semua punya hak. Hak didampingi pembela hukum, jadi menurut saya tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang perlu dihindari," jelasnya.
Menurut Andika, bentrokan anggota TNI-Polri yang berada di wilayah telah menghancurkan sinergitas kedua institusi tersebut.
"Jadi mencegah jangan sampai ada potensi yang nantinya akan membuat bentrokan. Karena sinergitas kita yang merusak adalah bentrokan di bawah," tukasnya.
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Tak Ada Toleransi, Panglima TNI Perintahkan Oknum Prajurit Raider yang Pukuli Polwan Diproses Hukum.
