Breaking News:

Berita Sulut

Erny Tumundo Kepala Disnaker Sulut Tegaskan UMP 2022 Tetap Sah, Tak Terpengaruh Putusan MK

Salah satu isu UU Cipta Kerja yang produk hukum turunannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan

Penulis: Ryo_Noor | Editor: Chintya Rantung
ryo noor/tribun manado
Erny Tumundo Kepala Disnaker Sulut 

TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado - Mahkamah Konsitusi sudah mengetuk palu putusan UU Cipta Kerja.

Putusan itu menegaskan UU tersebut harus diperbaiki.

Meski begitu UU Cipta Kerja masih tetap berlaku, MK meminta pemerintah memperbaiki selama dua tahun ke depan.

Salah satu isu UU Cipta Kerja yang produk hukum turunannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan.

PP 36 ini dijadikan patokan pemerintah menghitung Upah Minimum Provinsi Sulut 2022.

Isu UMP ini jadi pertentangan, buruh menolak PP 36 karena turunan dari UU Cipta Karya, namun pemerintah berpatokan perhitungan sesuai PP 36.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulut, Erny Tumundo mengatakan, UU Cipta Kerja dan produk hukum turunannya tetap berlaku, sesuai keputusan MK.

"Termasuk penetapan UMP itu sudah sesuai aturan," kata dia kepada tribunmanado.co.id, Jumat (26/11/2021).

Sebelumnya UMP 2022 yang ditetapkan Gubernur Sulut, Olly Dondokambey, 17 November 2021 sebesar Rp 3.310.723.

UMP ini tidak mengalami kenaikan atau sama dengan UMP 2021.

Halaman
12
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved