Breaking News:

Berita Sulut

APRINDO Sulut Siap Jika Dimintai Saran Terkait UU Cipta Kerja

Draf UU Cipta Kerja tidak mudah diakses oleh publik, hanya ada penjelasan secara umum dari pemerintah.

Penulis: Isvara Savitri | Editor: Rizali Posumah
Dokumentasi Pribadi
Sekretaris DPD APRINDO Sulut, Robert Najoan. 

TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado - Pada Kamis (25/11/2021) dalam sidang gugatan uji formil UU Cipta Kerja, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

MK beranggapan bahwa UU Cipta Kerja memiliki cacat hukum formil.

Draf UU Cipta Kerja tidak mudah diakses oleh publik, hanya ada penjelasan secara umum dari pemerintah.

Selain itu, metode penggabungan atau omnibus law dalam UU Cipta Kerja tidak jelas hanya untuk merevisi atau menciptakan UU baru.

Sekretaris Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) Sulawesi Utara, Robert Najoan menyatakan keputusan MK tersebut harus dihormati pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat.

Meski begitu, Robert menilai UU Cipta Kerja tidak memberatkan salah satu pihak.

"UU dibuat dalam proses yang panjang dan regulator menerima masukan dan pertimbangan banyak pihak, tentu tidak akan berpihak dan berat sebelah kepada pihak manapun," kata Robert ketika dihubungi Tribunmanado.co.id, Jumat (26/11/2021).

Robert juga mengungkapkan, pihaknya menghormati proses hukum yang sudah berjalan.

"Kami akan menjadikan pernyataan sikap pemerintah pasca keputusan MK menjadi acuan APRINDO Sulut dalam melangkah," tambah Robert.

Robert berharap, jangka waktu dua tahun yang diajukan MK untuk merevisi UU Cipta Kerja bisa dimanfaatkan dengan baik.

Halaman
12
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved