Ahok Tolak Beli StreetScooter Jerman, PLN dan Antam juga Keberatan, Curiga Ada Kejanggalan

TRIBUNMANADO.CO.ID - Babak baru Rencana Indonesia Battery Corporation (IBC) mengakuisisi StreetScooter, produsen kendaraan listrik asal Jerman bergulir.

Para pemegang saham IBC kini sedang mengevaluasi rencana pembelian itu.

Beberapa unsur pemegang saham bahkan menolak pembelian StreetScooter. 

Pada 9 November 2020, KONTAN memberitakan, PT Industri Baterai Indonesia alias IBC dikabarkan siap mengakuisisi StreetScooter, anak usaha Deutsche Post DHL Group.

Nilai transaksinya cukup besar, disebut-sebut mencapai US$ 170 juta atau Rp 2,42 triliun (kurs Rp 14.237 per dollar AS). 

IBC adalah holding BUMN Baterai yang dimiliki empat BUMN: yakni PT Pertamina, PT PLN, PT Inalum dan PT Aneka Tambang Tbk. Dus, rencana akuisisi StreetScooter oleh IBC memantik kontroversi. Pasalnya, perusahaan ini masih menderita kerugian € 318 juta pada 2020.

Kini, para pemegang saham IBC sedang mengevaluasi rencana akuisisi tersebut. 

Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bahkan menilai, rencana akuisisi StreetScooter oleh IBC tidak layak. 

"(Untuk keputusan Pertamina) Saya harus cek ke dewan komisaris lainnya. Kalau saya, setelah melihat hasil due diligence sudah bisa disimpulkan proyek ini tidak layak dibeli," tegas  Ahok kepada KONTAN, kemarin.

Ahok menjelaskan, Menteri BUMN Erick Thohir telah menyampaikan rencana pembelian StreetScooter ke dia, juga di depan Presiden Joko Widodo.

Rencana tersebut juga pernah disampaikan manajemen Pertamina Power Indonesia (PPI) kepada jajaran komisaris Pertamina. 

"Namun jika tak sesuai dan tak bisa membangun ekosistem kendaraan listrik (EV) di Indonesia, IBC tidak akan akuisisi Proyek Odin," ungkap Ahok.

Proyek Odin mengacu pada Odin Automotive SARL, perusahaan yang berbasis di Luksemburg.

Kelak, IBC disebut-sebut masuk melalui Odin Automotive.

Ahok merasa ada yang janggal dengan pemaparan direksi PPI terkait rencana pembelian StreetScooter. Apalagi mereka menyebutkan akan masuk pasar AS dan China. Ahok mengingatkan, dalam pengambilan keputusan, pejabat tak boleh memberikan future value tanpa dasar kuat.