Berita Nasional
Memalukan, 28.965 ASN Terima Bansos, Ada Dosen dan Tenaga Medis Hingga Eselon I Kementerian
Menurut dia, ASN yang menerima bansos tersebut ada yang berprofesi sebagai dosen, tenaga medis, dan lainnya.
TRIBUNMANADO.CO.ID- Bantuan Sosial yang sedianya hanya bisa diterima oleh warga kurang mampu, nyatanya diterima juga oleh ASN.
Menteri Sosial Tri Rismaharini langsung mengambil langkah cepat untuk menghentikan langkah tersebut.
Jumlah ASN yang menerima Bansos tersbut jumlahnya cukup besar, dan harusnya mereka malu.
Baca juga: Kabar Gembira! Ada 4 Bansos yang Cair November 2021, Cek Kalau Nama Anda Salah Satu Penerima
Menteri Sosial RI Tri Rismaharini.(istimewa)
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menemukan ada 31.624 ASN di 34 provinsi yang terindikasi menerima bantuan sosial dari Pemerintah.
Dari hasil verifikasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), jumlah ASN aktif yang terindikasi menerima bansos sebanyak 28.965 orang, sedangkan sisanya merupakan pensiunan.
Ia menyayangkan adanya ASN yang menerima bansos dari pemerintah.
Padahal ASN tak diperbolehkan menerima bansos dari pemerintah.
Baca juga: Tri Rismaharani Minta Pendampingan Jaksa Agung, Kawal Program Kemensos RI
“Yang aktif itu setelah kita cek di data BKN, mungkin sisanya tuh sudah pensiun, itu 28.965 ASN aktif,” ucap Risma dalam konferensi pers di kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (18/11/2021).
Dikutip Posbelitung.co dari Kompas.com, Menteri yang akrab disapa Risma ini mengatakan, ASN tersebut menerima berbagai macam bansos, seperti bantuan pangan non-tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).
Menurut dia, ASN yang menerima bansos tersebut ada yang berprofesi sebagai dosen, tenaga medis, dan lainnya.
Risma juga menyebutkan, ada di antaranya tinggal di DKI Jakarta, yakni wilayah Menteng.
Baca juga: Mensos Risma Debat dengan Mahasiswa Ternyata Gara-gara Kades Supplier Bansos
Kendati demikian, Risma tidak secara terperinci menyebutkan persebaran lokasi PNS yang terindikasi masih menerima bansos.
Risma mengatakan, temuan data ini akan dikembalikan ke daerah masing-masing agar diperiksa ulang dan ditindaklanjuti.
“Nanti itu akan kita kembalikan data ini, saya berharap daerah memberikan respons balik pada kita,” ujarnya.