Terjadi di Depan Balai Kota, Massa Buruh Teriak di Hadapan Anies Baswedan

TRIBUNMANADO.CO.ID - Anies Baswedan duduk bareng ribuan buruh di Depan Balai Kota Jakarta kemarin Kamis 18 November 2021.

Gubernur DKI Jakarta ini memberikan jawaban atas aksi unjuk rasa meminta kenaikan Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta 2022.

Anies menjelaskan sederet program yang sudah dilakukan Pemprov DKI Jakarta.

Baca juga: Yana Supriatna Muncul Setelah Dikabarkan Hilang, Polisi Sempat Cari Sampai Dasar Jurang

Baca juga: Peringatan Dini Cuaca Ekstrem 2 Hari, Jumat dan Sabtu, 19-20 November 2021, Ini Info Lengkap BMKG

Baca juga: Profil Paulina, Anak Luhut Pandjaitan yang Suaminya Bakal Jadi Pangkostrad, Suka Traveling

Gubernur Anies Baswedan nongkrong bareng massa buruh di depan balai Kota Jakarta, Kamis (18/11/2021). (Istimewa via tribunnews.com)

Anies menyampaikan jawabannya di depan massa buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI).

Dirinya menjelaskan kenaikan UMP regulasinya tetap diatur oleh pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Di mana pemerintah telah menetapkan kenaikan UMP 2022 yakni sebesar 1,09%.

Sehingga tugas Pemprov DKI yakni membantu dengan mengurangi pengeluaran buruh dari program yang diberikan.

"Jadi kalau tadi saya sampaikan UMP tuh ngatur pendapatan. Maka di situ diatur ketentuannya dari kementerian tenaga kerja.

Kami membantu dengan mengeluarkan, mengurangi pengeluaran sehingga selisihnya tetap cukup untuk bisa ditabung. Selisihnya cukup untuk mereka berharap ke depan kesejahteraannya meningkat," katanya di Balai Kota DKI.

Baca juga: Terjadi di Depan Balai Kota, Massa Buruh Teriak di Hadapan Anies Baswedan

Anies berbicara tentang UMP kepada massa buruh di depan balai Kota Jakarta, Kamis (18/11/2021). (Istimewa via tribunnews.com)

Terkait pernyataan tersebut, Anies menjabarkan dua hal yang ia soroti, yakni meningkatkan kesejahteraan buruh dan menurunkan biaya hidup dengan hadirnya sejumlah program dari Pemprov DKI.

Sebagai contoh, guna memangkas biaya transportasi Pemprov menghadirkan transportasi gratis bagi warga Jakarta.