Prabowo Subianto Diminta Pecat Fadli Zon atau Hengkang dari Kabinet, Buntut dari Sindiran Kadernya

TRIBUNMANADO.CO.ID - Seperti yang diketahui sebelumnya Fadli Zon mendapat sorotan hingga ditegur Prabowo Subianto.

Diketahui hal tersebut dikarenakan cuitan Fadli Zon yang menyindir Jokowi.

Terkait hal tersebut kini Prabowo Subianto diminta pendukung Joko Widodo untuk pecat Fadli Zon.

Baca juga: Ramalan Zodiak Kesehatan Hari Ini 18 November 2021, Ada yang Perlu Konsumsi Makanan Tepat Waktu

Baca juga: 2 Gadis Kakak Adik Jadi Korban Bejat 5 Anggota Keluarganya hingga Tetangga, Ibunya Malah Diam

Baca juga: Seorang Wanita Melahirkan di Mobil Polisi karena Sudah Tak Tahan, Begini Kondisi Ibu dan Bayinya

Foto : Fadli Zon. (Istimewa)

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto didesak untuk memecat kadernya, Fadli Zon.

Desakan ini datang dari kelompok pendukung Jokowi, organisasi masyarakat (ormas) sipil Barikade 98.

Permintaan ormas pendukung Presiden Joko Widodo ini lantaran Fadli Zon kerap ‘menyerang’ kebijakan pemerintah pusat meski Partai Gerindra telah masuk dalam koalisi Kabinet Indonesia Maju.

Ketua Umum Barikade 98 Benny Rhamdani mengatakan, sejak Prabowo dilantik sebagai Menteri Pertahanan RI pada 23 Oktober 2019, para pendukungnya tetap mengkritisi kebijakan Jokowi dengan kabar hoaks atau palsu.

Hal ini, kata dia, tidak sesuai dengan konsekuensi logis dan moral Partai Gerindra yang telah masuk sebagai partai koalisi pemerintah.

“Dalam pandangan Barikade 98 bahwa konsekuensi logis, bahkan moral dan etis, bergabungnya partai politik dalam koalisi pemerintah atau pemenang Pilpres, maka sikap politik partai maupun seluruh jajaran pengurus partai, wajib hukumnya memberikan dukungan penuh terhadap seluruh kebijakan pemerintah,” kata Benny saat jumpa pers di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu (17/11/2021).

Benny mengatakan, sejak awal pihaknya meragukan sikap dari loyalis Prabowo yang bakal mendukung kebijakan Presiden RI dan Wakil Presiden RI Jokowi-KH. Ma’ruf Amin.

Namun lantaran pemilihan sosok Menteri merupakan hak prerogratif Presiden, Barikade 98 menghormati keputusan Jokowi.

“Atas nama penghormatan kepada hukum ketatanegaraan, akhirnya kami menerima masuknya Prabowo di pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Di mana jabatan-jabatan Menteri, itu menjadi hak prerogatif Presiden,” ujar Benny.

Dalam kesempatan itu, Benny juga meminta kepada Prabowo untuk mengambil sikap tegas kepada Fadli Zon atas kritik kerasnya kepada pemerintah pusat.