Anggota DPRD Raski Mokodompit Desak Terapkan Pemerataan, Anggaran Infrastruktur Minim di APBD 2022

TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado - Anggaran infrastruktur di APBD Provinsi Sulut 2022 turun drastis.

Anggaran infrastruktur setiap tahun diplot di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sulut.

Tahun 2022 Dinas PUPR Sulut dibekali dana Rp 153 miliar.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Sulut, Raski Mokodompit menilai anggaran infrastruktur untuk tahun 2022 sangat minim.

Dibandingkan tahun sebelumnya, anggaran ini menyusut hingga setengahnya.

"Lalu (2021) Rp 260 miliar setelah perubahan naik sampai Rp 350 miliar," kata wakil rakyat asal Daerah Pemilihan Bolmong Raya ini saat rapat pembahasan APBD 2022 bersama Pemprov di Kantor DPRD, Senin (16/11/2021) malam.

Tahun lalu, ujar Raski, anggaran PUPR cukup banyak, plus ketambahan dana Pemulihan Ekonomi Nasional dari pusat.

"Tahun depan kita tidak ada Dana PEN, anggaran di APBD justru jauh di bawah harapan," kata dia.

Raski mengatakan, efektifnya anggaran infrastruktur untuk tahun depan itu Rp 40-an miliar merupakan Dana Alokasi Khusus

"Kalau tidak ada DAK Rp 40 - an miliar ini, mungkin PUPR digaji untuk cuma diam di kantor," ungkap dia.

Ia menyampaikan, dana minim tapi kebutuhan infrastruktur cukup besar.

Ia pun hanya bisa menerima situasi ini, apalagi DPRD sudah sepakat pembagian kue anggaran di Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2022.

Meski minim, Raski meminta agar anggaran infrastruktur dibagi merata di tiga wilayah besar Provinsi Sulut, yakni Minahasa Raya, Bolmong Raya, dan Nusa Utara.

''Berapa persen Minahasa Raya, Bolmong Raya dan Nusa Utara? Pemerataan harus dijunjung tinggi bersama. Semua bisa merasakan pembangunan walau minim," ujar Sekretaris DPD I Partai Golkar Sulut ini.

Adapun dalam rapat pembahasan APBD 2022, hadir Badan Anggaran DPRD Sulut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah dipimpin Plh Sekprov Asiano Gemmy Kawatu bersama pejabat eselon II Pemprov.