Kontroversi Gelaran WSBK Mandalika, Pembangunan Sirkuit Diduga Langgar HAM hingga Unboxing Ilegal

TRIBUNMANADO.CO.ID - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) meresmikan sirkuit Mandalika dan menjajal langsung sirkuit tersebut dengan sepeda motor balap pribadinya.

Berdasarkan video yang unggah kanal Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (12/11/2021), Presiden Jokowi terlihat tengah bersiap-siap

Sirkuit Jalan Raya Internasional Mandalika (secara resmi bernama Pertamina Mandalika International Street Circuit adalah sebuah sirkuit balap yang terletak di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika (KEK Mandalika) di Desa Kuta, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

• Beraksi di Sirkuit Mandalika, Presiden Jokowi Tak Berani Ngebut: Banyak Tikungan Tajam

Gelaran World Superbike (WSBK) Mandalika 2021 di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) tercoreng lantaran adanya insiden dugaan unboxing ilegal saat proses pemeriksaan boks motor.

Dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh tim Bea dan Cukai Mataram juga ada oknum tidak bertanggung jawab yang telah mendekati motor dan merekam video tanpa izin.

Oknum tersebut juga mengunggah video yang ia rekam di kanal YouTube miliknya yang bernama "Soul Kuta Lombok"

Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) dan Mandalika Grand Prix Association (MGPA) selaku panitia penyelenggara menyayangkan adanya insiden saat pemeriksaan kargo logistik WSBK itu.

Namun, jauh sebelum insiden tersebut, gelaran WSBK Mandalika juga sudah menjadi kontroversi karena pembangunan proyek Mandalika yang meliputi pembangunan sirkuit balap motor Grand Prix, hotel, dan lapangan golf mendapat sorotan dari pakar HAM PBB. Proyek tersebut dinilai melanggar HAM.

Kompas.com merangkum dua kontroversi yang mewarnai perjalanan gelaran WSBK Mandalika mulai dari pembangunan sirkuit yang diduga melanggar HAM karena mencaplok tanah masyarakat serta insiden video pemeriksaan boks motor tim Ducati.

Pembangunan sirkuit diduga melaggar HAM

Pelapor Khusus PBB untuk Kemiskinan Ekstrim dan HAM, Olivier De Schutter pada April 2021 lalu menilai proyek senilai 3 miliar dollar AS itu melanggar HAM.

Hal tersebut dikarenakan, pembangunan kawasan The Mandalika dilakukan dengan cara menggusur dan merampas tanah masyarakat setempat.

Para petani dan nelayan terusir dari tanah mereka dan mengalami perusakan rumah, ladang, sumber air, situs budaya dan religi, karena pemerintah Indonesia dan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) mempersiapkan The Mandalika untuk menjadi "Bali Baru". 

Berdasarkan laporan sumber yang dimiliki Olivier, masyarakat yang menjadi korban penggusuran juga belum menerima kompensasi dan ganti rugi sama sekali dari pemerintah saat itu.