Gejolak di Partai Demokrat

Gugatan Yusril Ihza Mahendra ke Kubu Partai Demokrat AHY soal AD/ART Ditolak Mahkamah Agung

Masih ingat gugatan Yusril Ihza Mahendra ke Kubu Demokrat AHY? kini kabarnya gugatannya ditolak Mahkamah Agung.

Editor: Glendi Manengal
KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO
Yusril Ihza Mahendra 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Masih ingat gugatan Yusril Ihza Mahendra ke Kubu Demokrat AHY?

Kini kabarnya gugatannya ditolak Mahkamah Agung.

Gugatan Yusril soal AD/ART kubu Demokrat AHY, berikut ini infonya.

Baca juga: Kecelakaan Maut, Wanita Tewas Mengenaskan Terlindas Truk, Suami Saksikan Istrinya Ditabrak Lari

Baca juga: Sosok Ayumi Kubogi, Perawat yang Habisi Nyawa 3 Pasiennya Kini Divonis Hukuman Penjara Seumur Hidup

Baca juga: Aset Tommy Soeharto Bakal Dilelang Negara, Satgas BLBI: Penghitungan Nilai Aset Keluar Minggu Ini

Mahkamah Agung (MA) menolak uji materi atau judicial review terhadap Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat kepengurusan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Hal ini dikonfirmasi oleh juru bicara MA, Andi Samsan Nganro, kepada Tribunnews.com, Selasa (9/11/2021).

Perkara itu sendiri tercatat dengan nomor 39 P/HUM/2021. Tertera identitas pemohon yakni Muh Isnaini Widodo dkk melawan Menkumham Yasonna Laoly.

Para pemohon diketahui memberikan kuasa kepada Yusril Ihza Mahendra

Adapun majelis yang menangani perkara tersebut yakni ketua majelis Supandi dengan anggota Is Sudaryono dan Yodi Martono Wahyunadi.

Objek sengketa perkara tersebut yakni AD/ART Partai Demokrat tahun 2020. AD/ART itu diketahui telah disahkan berdasarkan Keputusan Nomor M.H-09.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan AD ART, pada 18 Mei 2020.

Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa:

⦁ AD ART Parpol termasuk peraturan perundang-undangan, karena AD ART Parpol merupakan peraturan yang diperintahkan oleh UU 2/2008 jo. UU 2/2011 (UU Parpol) dan dibentuk oleh Parpol sebagai badan hukum publik. Pembentukan AD ART Parpol beserta perubahannya juga harus disahkan oleh Termohon, sehingga proses pembentukannya sama dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah UU;

⦁ objek permohonan baik dari segi formil maupun materiil bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu:

Iklan untuk Anda: Cukup 1 Pil! Puaskan Istri semalaman! Impotensi hilang...
Advertisement by

1. UU 2/2008 jo. UU 2/2011 (UU Parpol)

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved