Bisnis Tes PCR
Jokowi Diminta Turun Tangan Usai Dua Menterinya Luhut dan Erick Thohir Dituduh Main Bisnis Tes PCR
Seperti yang diketahui beberapa pejabat saat ini tengah menjadi sorotan, diketahui yang menjadi sorotan adalah Luhut Binsar dan Erick Thohir.
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID - Seperti yang diketahui beberapa pejabat saat ini tengah menjadi sorotan.
Diketahui yang menjadi sorotan adalah Luhut Binsar dan Erick Thohir.
Kedua menteri tersebut dituding lakukan bisnis tes PCR.
Baca juga: Menparekraf Motivasi Warga Kampung Wisata Bubohu Sukseskan Vaksinasi
Baca juga: Peringatan Dini Besok Minggu 7 November 2021, BMKG: Potensi Cuaca Ekstrem di 28 Wilayah Indonesia
Baca juga: Sosok Evelyn Anjani, Perempuan Macho, Dulu Nekat Nikahi Aming Tapi Akhirnya Cerai
Pengamat Politik sekaligus Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti memberi tanggapannya soal dugaan dua menteri bermain bisnis tes PCR.
Diketahui, dua menteri itu yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN, Erick Thohir.
Ray menilai dugaan yang menyerang dua menteri itu bisa berdampak citra buruk pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Untuk itu, Ray meminta Jokowi sesegera menanyakan klarifikasi pada 2 menteri itu soal dugaan bisnis tes PCR.
Karena dalam hal ini, hanya Presiden lah yang perlu turun tangan.
"Pemerintah khususnya Presiden sesegera mungkin memanggil yang bersangkutan untuk menjelaskan detail."
"Kalau terlibat dalam bisnis, ya harus dihentikan. Yang menghentikan Presiden," jelas Ray dalam diskusi virtual bertajuk Politik Bisnis Elit di PCR: Siapa Meraup Untung? yang diselenggarakan Gerakan untuk Indonesia Adil dan Demokratis (GIAD), Jumat (5/11/2021).
Berkaitan dengan dugaan menteri ikut terlibat, Ray pun mengingatkan soal etika seorang pejabat negara.
Ray menyebut, yang menjadi persoalan dugaan bisnis tes PCR bukan pada pejabat mendapat keuntungan pribadi atau tidak.
Melainkan, lebih kepada penjelasan terlibat atau tidaknya seorang menteri.
Menurut dia, etika mutlak pejabat menteri itu harus menghindar dari konflik kepentingan.
"Ini bukan persoalan dapat keuntungan berapa, tapi terlibat bisnis atau tidak, secara langsung maupun tidak langsung."
