Deretan Kejanggalan Anggaran Formula E, Ada Dugaan 'Mark Up', KPK Turun Tangan

Besaran anggaran tersebut membuat sejumlah pihak terheran-heran. Pasalnya, Pemprov DKI sebelumnya menganggarkan hingga triliunan rupiah untuk pelaksanaan Formula E di Jakarta.

Total biaya yang dikeluarkan Pemprov DKI pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 untuk Formula E adalah sekitar Rp 1,13 triliun.

Rinciannya adalah sebagai berikut:

• Sejumlah Rp 360 miliar untuk membayar commitment fee di tahun 2019,
• Biaya pelaksanaan sebesar Rp 344 miliar
• Biaya bank garansi Rp 423 miliar.

Anggota DPRD dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Anggara Wicitra, mencium ada “bau busuk” dalam penganggaran biaya Formula E di DKI.

"Saat pembahasan APBD 2020, Pemprov DKI meminta anggaran Formula E Rp 1,13 triliun. Lalu setelah ditegur BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), sekarang biayanya direvisi. Itu berarti, ada percobaan mark up anggaran," tutur Anggara pada 29 September 2021.

2. Jakarta bayar mahal, negara lain gratis

Anggara juga mengungkapkan bahwa negara lain ada yang bisa menyelenggarakan Formula E secara gratis, tanpa harus menyetor uang hingga triliunan rupiah.

Menurutnya, beberapa kota penyelenggara Formula E, seperti New York di Amerika Serikat dan Roma di Italia, dibebaskan dari pembayaran commitment fee.

“Ini patut dipertanyakan, mengapa biaya commitment fee Formula E Jakarta sangat tinggi, dan ini jelas membebani APBD Jakarta,” ungkapnya.

Kota Montreal di Kanada, lanjut Anggara, memang mengeluarkan sejumlah uang untuk menggelar Formula E. Namun, angkanya sangat sedikit jika dibandingkan dengan angka yang harus dibayar Jakarta.

Montreal hanya membayar nomination fees for the City of Montreal sebesar C$151,000 atau setara Rp 1,7 miliar dan race fees sebesar C$1,5 juta atau setara Rp 17 miliar, beber Anggara.

3. DPRD belum dapat bukti pembayaran Formula E

Adanya perbedaan harga ini membuat DPRD, khususnya PSI, mempertanyakan bukti bayar commitment fee formula E oleh DKI Jakarta.

Bukti bayar ini dibutuhkan untuk melihat besaran sesungguhnya dari biaya yang harus dikeluarkan DKI Jakarta.

Namun, Pemprov DKI tak kunjung menyerahkan bukti bayar tersebut ke DPRD selaku pengawas.