Kisah Politisi Sulut yang Lahir dari Rahim Pertambangan, dari Tukang Gali Lubang ke Kantor Dewan

TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado - Sektor pertambangan menjadi salah satu penyumbang pendapatan terbesar bagi Sulawesi Utara (Sulut). 

Dana bagi hasil sektor pertambangan bagi Sulut mencapai 206,8 Miliar. 

Belum lagi, dampak ekonomisnya bagi ribuan warga yang beroleh cuan dari aktivitas menambang.

Dampak pertambangan di Sulut sangat luas, tak hanya ekonomi, sosial, bahkan politik. 

Di bidang politik, pertambangan melahirkan sejumlah politisi.

Mereka yang dulunya hanya penggali lubang biasa, berkat keuletan dan kecerdasan melihat peluang, berhasil duduk di kursi legislatif. Bahkan eksekutif. 

Seperti di Kabupaten Bolmong dan Minut. 

Jika politisi Bitung banyak lahir dari aktivitas perikanan, politisi Bolmong banyak lahir dari lubang tambang. 

Wakil Bupati Bolmong Yanny Tuuk dulunya adalah penambang. 

Begitu juga saudaranya anggota DPRD Sulut asal Bolmong Jems Tuuk. 

Politisi kawakan Bolmong seperti Febrianto Tangahu, Mat Makoagow, Aske Iroth dan banyak lagi juga lahir dari rahim pertambangan.

Mereka berangkat dari bawah. Dari penggali lubang, naik ke level menengah, hingga ke legislatif. Contohnya Yanny Tuuk.

Di Minut, politisi yang lahir dari pertambangan adalah anggota DPRD Sulut Hendry Walukow dan anggota DPRD Minut Sinthia Erkles.

Ciri khas politisi dari rahim pertambangan adalah pekerja keras, tekun, cerdas dan punya kemampuan finansial super.

Ciri lainnya adalah mereka "kacang yang tak lupa kulitnya".

Jems Tuuk misalnya. Kerap memperjuangkan aspirasi penambang rakyat yang dizolimi.

Plh Sekprov Sulut, Asiano Gemmy Kawatu membeber Sulut mendapat dana bagi hasil dari royalti tambang yang disetor perusahaan ke negara

"Jadi Provinsi dan kabupaten/kota yang ada lokasi tambang dapat dana bagi hasil ini," ujar Kawatu.

Lalu berapa besar dana bagi hasil tambang untuk Sulut? Angkanya ternyata mencapai puluhan miliar rupiah.

Data Kementerian Keuangan, tahun 2019 saja, Sulut menerima Dana Bagi Hasil khusus Minerba sebesar Rp 39,3 miliar.

Kabupaten/kota di Sulut juga ikut kecipratan, bahkan Kota Bitung terdata mendapat dana bagi hasil Rp 51,1 miliar dan Minut Rp 16,9 miliar.

Bolmong juga mendapat Dana bagi hasil Rp 10 miliar dan Bolsel Rp 15,5 miliar.

Daerah lain di Sulut pun ikut kecipratan dengan kisaran dana Rp 5 - 7 miliar.

Jika ditotal Provinsi Sulut, dan 15 kabupaten/kota yang ada menerima sekitar Rp 206,8 miliar duit tambang dari pusat lewat dana bagi hasil. (art)