Sekretaris Organisasi Pro Jokowi Sulut: Pemerintah Tidak Adil Jika PCR Tidak Dihapuskan

TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta harga PCR diturunkan Rp 300 ribu untuk masyarakat yang bakal berangkat menggunakan pesawat.

Sementara untuk masyarakat yang akan naik kereta api, kapal laut maupun kendaraan antar provinsi tak menggunakan PCR hanya rapid antigen saja.

Padahal naik Kapal dengan mobil juga berpotensi sebarkan Covid-19.

Menanggapi hal itu Vebry Tri Haryadi selaku praktisi hukum dan juga sekertaris Organisasi Pro Jokowi (Projo) Sulawesi Utara (Sulut) angkat bicara.

Ketika dihubungi tribunmanado.co.id melalui sambungan telpon pukul 19.00 Wita, Selasa (26/10/2021) dengan tegas meminta seharusnya PCR bukan diturunkan, tapi harus dihapuskan.

"Seharusnya dihapuskan bukan diturunkan, karena itu tidak ada keadilan terhadap masyarakat.

Masyarakat sudah divaksin, kenapa kemudian harus dibebankan lagi PCR," ucapnya dengan nada tinggi.

Disampaikannya, masyarakat yang sudah di vaksin harusnya tanpa PCR lagi, sudah sangat bagus divaksin yang terpenting menerapkan protokol kesehatan.

Lanjutnya, pakar epidemologi sudah menyatakan sebenarnya cukup vaksin saja karena PCR hanya menyusahkan masyarakat.

"Kecuali, bagi mereka yang belum vaksin atau ada penyakit penyerta, karena kalau masyarakat buruh-buruh untuk berangkat dan belum di vaksin akan naik pesawat tidak mungkin harus menunggu dua kali vaksin jadi bisa di PCR."

"Tapi kalau sudah di vaksin tidak ada gunanya lagi," tambahnya.

Dikatakan pengacara muda ini, kalau sudah vaskin sudah ada kekebalan tubuh, kalau tetap pakai PCR lebih baik tidak usah divaksin masyarakatnya.

Intinya, bagi Vebry sapaan akrabnya jangan menambah kesusahan masyarakat karena pandemi ini sudah hampir dua tahun di Indonesia.

"Seharusnya dengan keberhasilan vaksin sekarang tidak perlu lagi di PCR

Jangan sampai ada praduga adanya Mafia PCR yang bermain disini," ucapnya.

Pesannya, secepatnya pemerintah hapuskan PCR, cukup saja untuk vaksin. Karena kalau dipaksakan untuk PCR pemerintah tidak adil kepada masyarakat.

"Kalau vaksin dianggap tidak berhasil karena harus pakai PCR berarti jangan paksakan masyarakat untuk di vaksin," pungkasnya. (fis)

• DPRD Kabupaten Boalemo Studi Komparatif di DPRD Kota Manado

• Warga Minut Kawal Pansel PDAM dan PUD Klabat

• Silakan Lihat Tema dan Logo Peringatan HSP 2021, Isi Teks Sumpah Pemuda dan Sejarah Singkatnya