Hoaks Kenaikan Tarif Mikrolet di Manado, Mahasiswi Silvia Tatuwo: Harus Diluruskan

TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado - Beberapa waktu lalu masyarakat Kota Manado dihebohkan dengan surat edaran yang menyatakan adanya kenaikan tarif angkutan umum mikrolet.

Dalam surat edaran tersebut dikatakan bahwa kenaikan tarif mikrolet merupakan kesepakatan antara Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Manado, Organisasi Daerah (Organda), dan Basis Angkutan Umum Kota Manado.

Namun, rupanya surat edaran tersebut tidak sah karena tidak dikeluarkan langsung oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Manado.

Terkait hal tersebut, seorang perempuan asal Manado bernama Silvia Tatuwo (20) membagikan pengalamannya ketika naik mikrolet.

"Naik mikrolet rasanya lebih hemat karena lebih murah dibanding transportasi lain. Namun karena jarak dari rumah dan sekolah dulu lumayan jauh jadi harus beberapa kali ganti mikrolet jadi agak lebih ribet," terang Silvia ketika dihubungi tribunmanado.co.id.

Dengan adanya hoaks yang beredar terkait tarif mikrolet yang naik, Silvia beranggapan hal tersebut pasti akan berpengaruh terhadap penghasilan para sopir mikrolet.

"Berita ini harus diluruskan karena banyak masyarakat yang gampang percaya terhadap berita hoaks," tambah mahasiswi Universitas Katolik (Unika) De La Salle Manado ini.

Di sisi lain, Silvia setuju jika Pemkot Manado benar-benar menaikkan tarif mikrolet.

Hal tersebut karena pandemi virus corona (Covid-19) yang mempengaruhi pendapatan banyak masyarakat termasuk sopir mikrolet.

"Selama pandemi Covid-19 pasti jumlah penumpang mikrolet berkurang drastis."

"Kenaikan tarif mungkin akan membantu para sopir meningkatkan penghasilannya karena jumlah penumpang yang semakin berkurang," tutur Silvia. 

Tetapi, Silvia menambahkan jika pemerintah memang ingin menaikkan tarif, maka kenaikannya jangan terlalu tinggi agar masyarakat juga bisa naik mikrolet dengan harga terjangkau.

Pemerintah diminta menganalisis rute mikrolet agar tarifnya bisa seimbang dengan jarak trayek mikrolet.

Selain itu kenyamanan penumpang harus sangat dipertimbangkan mengingat saat ini kita maish berada di tengah pandemi Covid-19.

"Kemudian pemerintah bisa menganalisis tarif yang cocok agar tidak membebani kedua pihak serta menganalisa juga kelompok masyarakat yang sering naik angkot dan profesinya sehingga pemerintah dapat menyimpulkan tarif yang sesuai," jelas Silvia.(*)