Sebut Ahok Keluarkan Peringatan Keras Terkait Pembangunan Kilang, CERI: Proyek Tidak Boleh Molor

TRIBUNMANADO.CO.ID - Seperti yang diketahui Ahok atau Basuki Tjahaja Purnama saat ini masib menjabat sebagai Komisaris Utara PT Pertamina.

Terkait hal tersebut kini Ahok membonglar ada masalah di pembangunan kilang RDMP Pertamina Balikpapan.

Hal tersebut disampaikan melalui media sosialnya.

Hingga akhirnya mendapat sorotan dan tanggapan dari Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman.

Baca juga: Kotamobagu Nol Pasien Covid-19, Terbaik Se-Provinsi Sulut

Baca juga: 57 Eks Pegawai KPK yang Tidak Lolos Diambil Alih Polri Jadi ASN

Baca juga: Siapkan Tambahan Senjata dan Prajurit, KSAD Jenderal Andika Perkasa Siap Berantas KKB

AHOK Saat melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Timur, Senin (27/9/2021), saya juga mengunjungi Proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan yang dikelola PT Kilang Pertamina Balikpapan (KPB). (Instagram Basuki BTP)

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) membongkar adanya masalah dalam pembangunan kilang RDMP Pertamina Balikpapan melalui media sosialnya, Senin (27/9/2021).

"Diingatkan agar kontraktor segera menyelesaikan proyek dengan kualitas terbaik serta tanpa tambahan biaya yang bisa merugikan Pertamina, maupun nilai keekonomian proyek ke depannya. Kita mau proyek ini selesai dengan segala konsekuensinya, tetapi harus tetap sesuai aturan dan asas keadilan," tulis Ahok.

Pernyataan keras Ahok ini mendapat tanggapan dari Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman. Ia menilai bahwa komentar Ahok tersebut mengindikasikan terdapat masalah dalam pelaksanaan pembangunan Kilang RDMP Pertamina Balikpapan.

Pesan Ahok itu menurut Yusri sangat tegas. Pertama, agar konsorsium kontraktor EPC menyelesaikan pembangunan dengan kualitas yang ditentukan. Kedua, harus sesuai target. Proyek kilang RDMP harus selesai pada tahun 2024, meskipun perencanaan awal akan beroperasi pada tahun 2023. Ahok ingin proyek ini selesai dengan segala konsekuensinya, tapi harus tetap sesuai aturan dan asas keadilan.

"Pesan ketiga Ahok secara tegas melarang adanya biaya yang bisa merugikan Pertamina dan nilai keekonomian proyek ke depannya. Kekhawatiran ini didasari fakta dimana saat ini telah terjadi peningkatan nilai capital expenditure (capex) cukup signifikan," bebernya, Senin (4/10/2021)

Dirinya menduga, pernyataan keras Ahok itu dilandasi temuan terbaru dari lembaga pemeriksa BPKP yang baru selesai melakukan audit terhadap proyek RDMP Balikpapan.

Proses audit BPKP dimulai sekitar awal Maret 2021, pada pertengahan Juni 2021 ada tiga konsorsium yang pernah ikut tender kilang RDMP Balikapapan diundang resmi oleh pemeriksa BPKP untuk klarifikasi, kata Yusri berdasarkan informasi pejabat kilang Pertamina.

"Konon kabarnya hasil audit telah dipresentasikan kepada Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Pertamina beberapa hari sebelum Ahok berkunjung ke kilang Balikpapan," ungkap Yusri.

Lanjut Yusri, dari desas-desus di kalangan internal Pertamina, telah ditemukan tiga hal penting dari hasil audit yang bisa berujung ke proses pelanggaran hukum. Lebih jauh, bila cukup bukti hal ini dapat menjadi pertimbangan rekomendasi penghentian pekerjaan.