Breaking News:

Berita Bitung

DPRD dan Pemkot Bitung, Tanda Tanggani Kesepakatan Kebijakan Umum APBD dan PPAS 2022

DPRD) Kota Bitung menyelanggarakan Penandatanganan Nota Kesepakatan dengan Pemerintah Kota Bitung tentang, kebijakan umum APBD (KUA)

Editor: Chintya Rantung
chistian Wayongkere/tribunmanado
Penandatanganan Nota Kesepakatan dengan Pemerintah Kota Bitung tentang, kebijakan umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Platfon anggaran sementar (PPAS) Tahun Anggaran 2022 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kota Bitung menyelanggarakan Penandatanganan Nota Kesepakatan dengan pemerintah Kota Bitung tentang kebijakan umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Platfon anggaran sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022.

Penandatangan tersebut, berlangsung dalam rapat paripurna DPRD Kota Bitung dipimpin Ketua DPRD Aldo Ratungalo didampingi wakil ketua Keegen Kojoh serta diikuti anggota DPRD Bitung, Hengky Honandar Wakil Walikota Bitung, Sekda Audy Pangemanan, para asisten, forkopimda dan kepala perangkat daerah (KPD) di lingkungan Pemkot Bitung, Senin (27/9/2021) malam.

Penandatanganan Nota Kesepakatan dengan Pemerintah Kota Bitung tentang, kebijakan umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Platfon anggaran sementar (PPAS) Tahun Anggaran 2022
Penandatanganan Nota Kesepakatan dengan Pemerintah Kota Bitung tentang, kebijakan umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Platfon anggaran sementar (PPAS) Tahun Anggaran 2022 (chistian Wayongkere/tribunmanado)

Hasan Suga ketua fraksi Amanat Indonesia Raya (AIR) DPRD Bitung, didaulat membacakan laporan Badan Anggaran terkait Nota Kesepakatan dengan Pemerintah Kota Bitung tentang, kebijakan umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Platfon anggaran sementar (PPAS) Tahun Anggaran 2022.

Menurut Hasan Suga, kebijakan APBD KUA adalah amandeman yang memuat kebijakan bidang pendapatan dan belanja pembiayaan serta aturan yang mendasari, dalam periode satu tahun dengan membuat kondisi ekonomi makro daerah, asunsi dasar dalam penyusunan R-APBD dan kebijakan pendapatan dan pembiayaan daerah serta strategi pencapaian.

“Sedangkan prioritas anggaran sementara (PAS), adalah rencangan program prioritas dan pendapatan maksimal anggaran sebagai acuan penyusunan rancangan anggaran pendapatan belanja daerah,” tutur Hasan Suga.

Penyusunan kebijakan APBD tahun 2022, dan PPAS mengacu pada dasar hukum yang ada.

Sudah dilakukan pembahasan sejak Senin (6/9/2021), di ruang sidang DPRD Kota Bitung sampai hari Senin (27/9/2021) oleh Badan anggaran DPRD Kota Bitung, pemerintah Kota Bitung dan tenaga ahli fraksi.

Adapun metode pembahasan yang dilakukan, lewat diskusi, tanya jawab dengan menerapkan metode dan penerapan data agar terdapat persepsi yang sama terhadap pokok-pokok pembahasan.

Dimana hasil pembahasan kebijakan umum APBD KUA tahun anggaran 2022 dan PPAS tahun anggaran 2022, dimaksudkan untuk beri pedoman umum dalam penyusunan program kegiatan yang akan dibiaya oleh APBD Kota Bitung agar tercipta efisiensi dan efektifitas terhadap pengelolaan anggaran.

Penandatanganan Nota Kesepakatan dengan Pemerintah Kota Bitung tentang, kebijakan umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Platfon anggaran sementar (PPAS) Tahun Anggaran 2022
Penandatanganan Nota Kesepakatan dengan Pemerintah Kota Bitung tentang, kebijakan umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Platfon anggaran sementar (PPAS) Tahun Anggaran 2022 (chistian Wayongkere/tribunmanado)

Sehingga terwujudnya kepercayaan masyarakat, kepada pemerintah, serta semangat dan pemahaman yang sama terhadap peran dan fungsi pemerintah daerah serta mengembangkan Amanah untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.

Halaman
123
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved