Antisipasi Klaster PTM di Sekolah, Pemerintah Buat Strategi untuk Mencegah, Ini Penjelasan Menkes

Ia menambahkan, sampling berdasarkan kecamatan itu dilakukan karena para epidemiolog menyampaikan penularan lebih berpotensi terjadi antarkecamatan.

Sehingga, wilayah epidemiologis per kecamatan harus dimonitor secara ketat.

Selanjutnya, pemerintah akan melakukan tes PCR kepada 30 orang siswa dan 3 orang pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) untuk setiap sekolah.

Tes PCR akan dilakukan rutin minimal satu kali per bulan.

“Nanti kita akan lihat (hasilnya), sekolah-sekolah yang ada kasus positif tapi di bawah satu persen positivity rate-nya, normal saja."

"Kita cari kontak eratnya, yang positif (Covid-19) dikarantina, yang kontak erat kita isolasi, kemudian sekolahnya tetap berjalan,” jelas Budi.

Jika hasil pengujian menunjukkan positivity rate-nya antara 1-5 persen, pemerintah akan melakukan tes terhadap semua anggota rombongan belajar.

Lalu, mereka akan dikarantina, dan PTM terbatas tetap berjalan.

“Tapi kalau yang (positivity rate) di atas 5 persen, kita tesnya seluruh sekolah karena ada kemungkinan ini menyebarkan."

"Sekolahnya kita ubah menjadi online dulu, menjadi daring dulu selama 14 hari," lanjut Menkes.

Menurutnya, langkah tersebut memastikan surveilans dilakukan di level yang paling kecil.

Jika terbukti ada penularan masif, maka hanya sekolah yang bersangkutan yang akan ditutup.

Sedangkan, sekolah dengan protokol kesehatan yang baik akan tetap melakukan PTM terbatas.

“Kita memastikan bahwa surveilans itu dilakukan di level yang paling kecil."

"Kalau ada kemungkinan itu outbreak atau meledak di sana, kita kuncinya satu sekolah saja."

"Enggak usah semua sekolah kemudian ditutup."

"Sekolah-sekolah yang lain, yang kebetulan prokesnya bagus tetap bisa jalan,” papar Budi.

(Tribunnews.com/Nuryanti)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Menkes Budi Beberkan Strategi Pemerintah untuk Cegah Klaster PTM Terbatas di Sekolah.